Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Kompas.com - 23/10/2020, 09:27 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB, Jakarta, Selasa (20/10/2020) Dok. Humas BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB, Jakarta, Selasa (20/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pelaksanaan kompetisi sebak bola nasional Liga 1 harus disesuaikan dengan zonasi tingkat penularan Covid-19.

"Terkait pemberian izin pertandingan sepak bola, perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB), dengan pihak kepolisian dan mempertimbangkan pula status zonasi dimana pertandingan sepak bola tersebut akan dilakukan," kata Wiku dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Ia mengatakan, penundaan pelaksanaan kompetisi sepak nasional bola Liga 1 demi keselamatan masyarakat lantaran pandemi masih berlangsung.

Selain itu, kata Wiku, PSSI juga sudah menganggarkan biaya untuk tes usap (swab). Kendati demikian, pemberian izin pertandingan sepak bola memerlukan koordinasi lebih lanjut antara PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB), dengan pihak kepolisian.

"Intinya perlu adanya kepatuhan dari seluruh komponen penyelenggara sepak bola atau seluruh yang terkait dengan sepak bola, federasi, klub, hingga suporter," lanjut Wiku.

"Dan perlu diingat, bahwa keputusan penundaan yang dilakukan adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama," kata Wiku.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Liga 1 2020 Direncanakan Bergulir 1 November, Polri Tak Beri Izin Keramaian

Adapun Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya kembali digelar pada 1 November 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

“Pertimbangan pandemi dan adanya Pilkada, sejauh ini tidak diberikan izin keramaian,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020).

Ini bukan pertama kalinya Polri tak memberi izin keramaian untuk kompetisi Liga 1 tersebut. Sebelumnya pada 28 September 2020, Polri memutuskan untuk tidak memberi izin keramaian terhadap ajang Liga 1 dan Liga 2.

Baca juga: Skenario yang Terjadi jika Liga 1 2020 Kembali Ditunda

Kompetisi Liga 1 sedianya bergulir lagi pada 1 Oktober 2020, sementara Liga 2 pada 17 Oktober 2020. Saat itu, Polri mengungkapkan tiga alasan pihaknya tidak menerbitkan izin keramaian untuk kompetisi tersebut.

Alasan pertama, pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Selain itu, adanya maklumat yang telah dikeluarkan aparat kepolisian.

"Situasi pandemi Covid-19 masih terus meningkat, jumlah masyarakat yang terinfeksi," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

"Polri sudah mengeluarkan maklumat dan penegasan tidak akan keluarkan izin keramaian di semua tingkatan," sambung dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X