Mendagri: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tidak Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang tidak memiliki gagasan di dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kalau enggak punya gagasan (soal Covid-19), jangan dipilih," kata Tito saat memberikan pengarahan terkait Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seperti dilansir dari Kompas.id, Rabu (5/8/2020).

Menurut dia, Pilkada 2020 seharusnya menjadi momen penting bagi calon kepala daerah untuk adu gagasan dalam penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, Kemendagri telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan isu Covid-19 di dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Debat kandidat secara terbuka, menurut Tito, bisa menjadi ajang pembuktian gagasan tersebut. Langkah ini penting diambil karena pandemi Covid-19 dinilai belum akan selesai dalam waktu dekat.

Baca juga: Peredaran Uang di Pilkada Capai Rp 20 Triliun, Ekonomi Diprediksi Naik

"Masih ada pemerintah daerah yang tidak mau menangani Covid-19 dengan serius. Padahal, tanpa kerja sama daerah, apa yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan maksimal," katanya.

Di sisi lain, Tito mengusulkan agar para kandidat dapat mengganti alat peraga kampanye yang biasa digunakan seperti spanduk dan baju dengan masker atau cairan antiseptik pencucui tangan.

Dengan demikian, warga tidak hanya mengenal calon kepala daerah, tetapi juga menyadari pentingnya melawan pandemi Covid-19.

Ia pun optimistis, pilkada serentak yang digelar di 270 daerah tidak akan menjadi klaster baru penularan Covid-19 selama protokol kesehatan diterapkan.

Baca juga: Ruang Iklan Kampanye Media Massa bagi Peserta Pilkada Bakal Diperluas

Kampanye yang mengundang kerumunan dan konvoi, misalnya, tidak dibolehkan. Adapun rapat akbar hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang dan mengenakan masker.

Berbagai aturan tersebut akan menjadi menjadi instrumen pengawasan Bawaslu.

"Kalau ada yang melanggar, Bawaslu bisa bertindak dengan menegur, bahkan sampai diskualifikasi jika pelanggarannya berulang," katanya.