Jokowi: Jangan Sampai Pilkada 2020 Munculkan Klaster Baru Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tak memunculkan klaster baru penularan Covid-19.

Untuk itu, ia berpesan agar selain menjaga kualitas dan kredibilitas pilkada, penyelenggara juga harus memastikan pesta demokrasi daerah itu berlangsung aman dari Covid-19.

"Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster terbaru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai persiapan pilkada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Jokowi Harap Partisipasi di Pilkada 2020 Tetap Tinggi meski di Tengah Pandemi

Ia menambahkan, jangan sampai penyelenggara hanya memikirkan kualitas pilkada tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Presiden Jokowi pun mengatakan, negara-negara lain, misalnya Korea Selatan, Jerman, Singapura, dan Perancis, juga telah melaksanakan pemilu lokal dan nasional di tengah pandemi.

Dengan demikian, Indonesia bisa belajar dari mereka cara menyelenggarakan pilkada yang aman di tengah pandemi.

"Pilkada 2020 harus semakin berkualitas dan juga aman Covid-19 sehingga aspek kesehatan aspek keselamatan petugas peserta dan juga tentu saja pemilih harus menjadi prioritas," lanjut dia.

Pilkada Serentak 2020 diketahui akan digelar di 270 daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada awal pandemi Covid-19, KPU sempat menunda tahapan pilkada selama tiga bulan, terhitung sejak Maret hingga pertengahan Juni.

Baca juga: Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Tahapan pilkada baru dilanjutkan kembali pada pertengahan Juni lalu. Pemungutan suara yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September digeser ke 9 Desember.

Namun, tetap digelarnya pilkada pada masa pandemi ini sebelumnya menuai kritik, salah satunya dari organisasi Perludem.

Hasil survei Indikator Politik dan Charta Politika juga menunjukkan mayoritas responden tak setuju pilkada digelar di tengah pandemi.