Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat Kompetisi Hackathon, BPJS Kesehatan Coba Permudah Akses Layanan Kesehatan

Kompas.com - 28/07/2020, 18:44 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Teknologi Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wahyuddin Bagenda mengapresiasi keikutsertaan peserta kompetisi Virtual Hackathon atau pengembangan proyek perangkat lunak 2020.

Ia pun berharap, ide dari para peserta dalam kompetisi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan.

"Pasalnya, tidak dapat dipungkiri, saat ini, perkembangan teknologi sudah memengaruhi penyelenggaraan JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)," katanya, Selasa (28/07/2020).

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan juga telah mengumumkan pemenang kompetisi Virtual Hackathon 2020.

Baca juga: BPJS Kesehatan Lunasi Klaim Seluruh Rumah Sakit yang Jatuh Tempo

Berdasarkan pengumuman, dari total 51 peserta yang mengikuti kompetisi Virtual Hackathon BPJS Kesehatan, telah terpilih 3 terbaik yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun pemenang pertama dianugerahkan kepada tim asal Padang, Dkletz, pemenang kedua jatuh kepada tim asal Bandung, Mulyatini dan pemenang ketiga jatuh kepada pria asal Pati, Fredy Eko Purnomo.

“Ada banyak peserta yang mengusung inovasi aplikasi untuk mempermudah pembayaran iuran," kata Wahyuddin seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, hal tersebut membawa manfaat yang baik bagi BPJS Kesehatan untuk mengembangkan alternatif kanal pembayaran iuran.

Baca juga: Permudah Badan Usaha Urus JKN-KIS, BPJS Kesehatan Hadirkan e-Dabu Mobile

"Kami juga masih akan mendalami sistem aplikasi ini agar jika suatu hari
nanti diluncurkan, dapat benar-benar berjalan secara optimal,” tambah Wahyuddin.

Ia mengaku, pemanfaatan teknlogi telah memberikan dampak positif kepada kepuasan layanan peserta JKN-KIS.

Inovasi baru Recehan Sehat (Rehat)

Lebih lanjut, Wahyuddin mengatakan, Kompetisi Virtual Hackathon yang digelar BPJS Kesehatan telah menghadirkan berbagai inovasi baru yang ditawarkan, salah satunya Recehan Sehat (Rehat).

"Sistem yang diusung oleh tim milenial beranggotakan 2 orang ini menawarkan sistem tabungan dari uang kembalian transaksi yang dilakukan, kemudian, nantinya bisa digunakan untuk membayar iuran JKN-KIS," ungkapnya.

Menurut dia, aplikasi Rehat yang dilombakan dalam kompetisi Virtual Hackathon BPJS Kesehatan berawal dari belum optimalnya kesadaran peserta JKN-KIS untuk membayar iuran kepesertaan JKN-KIS.

"Apalagi bagi peserta JKN-KIS yang belum merasakan manfaat Program JKN-KIS, masih cenderung menunda untuk melakukan pembayaran iuran," sambungnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan

Selain itu, ia mengatakan, inovasi Rehat juga membantu BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kolektabilitas atau klasifikasi status pembayaran iuran peserta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com