KILAS

BPJS Kesehatan Bangun Sistem Guna Cegah Terjadinya Kecurangan

Kompas.com - 21/06/2020, 17:43 WIB
Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, saat konferensi pers, Sabtu (20/06/2020) Dok. BPJS KesehatanDirektur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, saat konferensi pers, Sabtu (20/06/2020)
Penulis Nana Triana
|

KOMPAS.com - Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan kompleksnya program dan besarnya dana biaya manfaat Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan. 

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan berupaya membangun sistem pencegahan terjadinya hal tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem ini nantinya dapat mendeteksi beragam indikasi terjadinya kecurangan dalam program JKN-KIS. 

“Di Indonesia, atas audit yang dilaksanakan BPKP tahun lalu potensi kecurangan ditemukan satu persen, namun bukan berarti kita harus menoleransi hal tersebut. Kita harus lihat apa penyebabnya, bisa jadi sistemnya atau karena ketidaktahuan, perbedaan pemahaman atau karena kesengajaan,” jelas Bayu, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/06/2020).

Dibuatnya sistem ini, menurut Bayu, juga selaras dengan Peraturan Presidan (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

BPJS Kesehatan, dalam perpres tersebut diberi tanggung jawab untuk membangun sistem pencegahan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif.

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut akan mendeteksi berbagai indikasi kecurangan dari hasil audit klaim, analisis data pemanfaatan, dan laporan whistle blower

Untuk mendukungnya BPJS Kesehatan, ungkap Bayu, juga telah menyusun kebijakan dan pedoman khusus yaitu Peraturan BPJS Kesehatan No 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang sistem pencegahan kecurangan.

Peraturan tersebut akan membantu mengembangkan budaya pencegahan kecurangan. Selain itu, mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kesesuaian antara mutu dan biaya. 

“Tugas BPJS Kesehatan adalah memastikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan klaim yang ditagihkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Bayu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.