KILAS

BPJS Kesehatan Lunasi Klaim Seluruh Rumah Sakit yang Jatuh Tempo

Kompas.com - 15/07/2020, 17:26 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy, saat meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan. DOK. BPJSMenko PMK Muhadjir Effendy, saat meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan.

KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pada Juli 2020, pihakya telah melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit yang jatuh tempo.

“Begitu menerima iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapaan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,05 triliun, BPJS Kesehatan langsung melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out,” kata Fachmi, Rabu (15/7/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Fachmi, pelunasan tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran pembayaran klaim, agar operasional rumah sakit tidak terganggu.

Selain itu, kata dia, pelunasan tersebut merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan yang pada tahun ke-7 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini untuk menyempurnakan berbagai aspek.

Adapun aspek yang dimaksud mulai dari pelayanan administrasi melalui Mobile Customer Service (MCS), pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga pengembangan teknologi informasi dengan menghadirkan petugas BPJS SATU!

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pada usia ke-52 tahun ini, BPJS Kesehatan berada dalam performa yang matang. Namun untuk menciptakan ekosistem program JKN-KIS yang sehat, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan berbagai pihak,” kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit menyediakan display antrian tindakan operatif, serta display informasi ketersediaan tempat tidur. Hal ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“2020 kami targetkan sebagai tahun kepuasan peserta dan peningkatan layanan," kata dia.

Untuk mencapai itu, lanjut Fachmi, pihaknya pun telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan.

"Seperti simplifikasi prosedur layanan cuci darah, layanan antrean elektronik, dan mengintegrasikan sistem informasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit melalui Mobile JKN," kata Fahmi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X