Kompas.com - 15/07/2020, 17:26 WIB

KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pada Juli 2020, pihakya telah melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit yang jatuh tempo.

“Begitu menerima iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapaan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,05 triliun, BPJS Kesehatan langsung melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out,” kata Fachmi, Rabu (15/7/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Fachmi, pelunasan tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran pembayaran klaim, agar operasional rumah sakit tidak terganggu.

Selain itu, kata dia, pelunasan tersebut merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan yang pada tahun ke-7 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini untuk menyempurnakan berbagai aspek.

Adapun aspek yang dimaksud mulai dari pelayanan administrasi melalui Mobile Customer Service (MCS), pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga pengembangan teknologi informasi dengan menghadirkan petugas BPJS SATU!

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

“Pada usia ke-52 tahun ini, BPJS Kesehatan berada dalam performa yang matang. Namun untuk menciptakan ekosistem program JKN-KIS yang sehat, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan berbagai pihak,” kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit menyediakan display antrian tindakan operatif, serta display informasi ketersediaan tempat tidur. Hal ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“2020 kami targetkan sebagai tahun kepuasan peserta dan peningkatan layanan," kata dia.

Untuk mencapai itu, lanjut Fachmi, pihaknya pun telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan.

"Seperti simplifikasi prosedur layanan cuci darah, layanan antrean elektronik, dan mengintegrasikan sistem informasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit melalui Mobile JKN," kata Fahmi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul

Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan tersebut kemudian mendapat respon positif dari pemerintah.

Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengatakan itu saat meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan, Rabu (15/7/2020).

Meski begitu, Muhadjir mengingatkan, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan prioritas, terutama dalam upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Komitmen peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran. Juga hendaknya diiringi sosialisasi dan edukasi publik secara masif karena masyarakat membutuhkan informasi terkait kepastian dan kemudahan akses JKN-KIS,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution, mengapresiasi Duta BPJS Kesehatan yang telah berperan penting dalam pembangunan nasional, salah satunya pencapaian Nawacita.

“Selama ini para Duta BPJS Kesehatan telah bekerja keras membangun badan hukum publik BPJS Kesehatan. Dengan semakin matangnya usia, BPJS Kesehatan diharapkan dapat semakin optimal menjalankan rencana strategis dan target-target yang sudah ditentukan,” kata Chairul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.