Anggarannya Besar, Pemerintah Seharusnya Mampu Tekan Laju Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai, pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.

“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7/2020). 

Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7/2020), Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia melampaui China.

Baca juga: [UPDATE] Grafik Covid-19 19 Juli: 21 Kasus Baru di Depok, 10 di Antaranya dari Jakarta

Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di China, pada Sabtu (18/7/2020), sebanyak 83.644 kasus, sedangkan di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran Covid-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan Covid-19 secara maksimal dan terarah.

“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.

Dia juga menekankan agar pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan.

Baca juga: Angka Kasus Covid-19 Sudah di Atas China, Apa Catatan untuk Indonesia?

Menurut dia, banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, kata dia.