Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Kompas.com - 07/07/2020, 23:08 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan anggota TNI yang memadai.

Meutya menyebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kesejahteraan prajurit TNI yakni gaji, perumahan dan kesehatan.

“Pertama, menyangkut sistem penggajian dan kompensasi. Kedua, berkaitan housing atau perumahan. Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan,” tutur Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Komisi I Minta TNI Siap Hadapi Gangguan Pertahanan Berupa Wabah Virus

Untuk menciptakan profesionalisme TNI, ia melanjutkan, sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Sehingga, kinerja TNI bisa meningkat dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Saat ini, lanjut Meutya, remunerasi gaji TNI baru 70 persen, secara bertahap akan naik setiap tahunnya hingga 100 persen.

"Remunerasi TNI baru sebesar 70 persen dan rencana akan dinaikkan menjadi 80 persen pada tahun 2020 dan akan mencapai 100 persen pada tahun berikutnya. Sedangkan besaran ULP (Uang Lauk Pauk) sebesar Rp 60.000 per hari," ungkap politisi Golkar ini.

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperhatikan petugas medis dan tenaga TNI lain yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19.

“Perlu ada insentif secara khusus bagi prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan wabah virus Covid-19,” ucap Ketua Komisi I DPR RI ini.

Baca juga: Komisi I Usulkan Bakamla Dilengkapi Persenjataan Memadai

Kemudian, selain kewajiban memberikan kesejahteraan dalam bentuk gaji dan tunjangan, Komisi I juga menyoroti pelayanan kesehatan.

Sebab, kata Meutya, dalam pelayanan kesehatan pada RS TNI dalam praktiknya sangat merugikan TNI, akibat sistem rujukan berjenjang BPJS yang mengabaikan ke-khusus-an TNI.

Selain itu, Pemerintah juga didorong untuk mempercepat pembangunan fasilitas perumahan dinas dan asrama TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com