Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Infrastruktur Tetap Dibangun di Tengah Pandemi

Kompas.com - 07/07/2020, 17:39 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia akan tetap berjalan meskipun pemerintah tengah menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

"Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tulis Presiden Jokowi di akun Facebook resmi, Selasa (7/7/2020).

Presiden Jokowi lantas menyampaikan bahwa Selasa ini, ia bersama menteri terkait membahas percepatan sejumlah proyek strategis nasional jalan tol.

Baca juga: Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

Proyek strategis nasional yang dimaksud, yaitu jalan tol Trans-Sumatra dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Kedua jalan tol itu memiliki peran yang strategis, memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Jalan tol Trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.765 kilometer diharapkan rampung tahun 2024.

Baca juga: Menteri PUPR: Tol Cisumdawu Terkendala Pembebasan Lahan

Sementara jalan tol Cisumdawu masih terkendala beberapa hal, misalnya pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.

Menurut Kepala Negara, berbagai kendala aturan teknis dan prosedur administrasi seperti ini terus terjadi berulang-ulang dan tidak ada penyelesaian permanen.

"Penyelesaiannya selalu kasus per kasus. Solusinya seharusnya adalah regulasi yang sederhana, ringkas, dan cepat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com