Kompas.com - 07/07/2020, 17:36 WIB
Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh usai menghadiri laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh usai menghadiri laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan seluruh dokumen kependudukan dapat dicetak menggunakan kertas HVS per 1 Juli 2020.

Namun, hal itu dikecualikan untuk e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, mulai 1 Juli 2020 seluruh dokumen kependudukan minus e-KTP dan KIA wajib dicetak dengan menggunakan kertas HVS, dan tidak boleh lagi menggunakan kertas sekuritas," ujar Zudan ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Dukcapil Izinkan Dokumen Kependudukan Dikirim ke Rumah Warga

Menurut Zudan, hal itu bisa terwujud berkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan tanda tangan elektronik (TTE) yang diterapkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sejak periode awal 2019.

Meski dicetak dengan kertas HVS 80 gram , Zudan memastikan hal itu dijamin keabsahan dan keamanannya.

Selain itu, pengecekan dokumen tersebut nantinya akan lebih mudah.

Baca juga: Pelayanan Dokumen Dukcapil Sepenuhnya Daring, Begini Cara Urusnya

"Mudah dicek dokumen tersebut asli atau palsu. Cara mengujinya yakni dengan memindai quick response (QR) code pada dokumen menggunakan QR scanner di smartphone," lanjutnya menjelaskan.

Selain itu, bisa juga dicek menggunakan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore.

Menurut Zudan, kode QR pada dokumen kependudukan yang dicetak di kertas HVS ini merupakan tanda tangan elektronik yang merupakan pengganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan security printing.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Nasional
Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X