JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan meski pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi virus corona Covid-19.
Persiapan sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas menyoal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6 2020) kemarin.
"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupa, kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat.
Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Kepala Negara menyebut, 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei dan 27 persen di bulan Juni.
Namun sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang.
"Kita memiliki persiapan paling enggak satu bulan," ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara kemudian memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk mengantisipasi karhutla.
Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama
Pertama, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.
"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring sekaligus pengawasan dengan sistem dashboard," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pada kunjungan kerja di Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu, Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dashboard mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci.
Sistem itu menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.
Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla
"Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," kata Presiden Jokowi.
Selain memanfaatkan teknologi, ia menekankam pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah, misalnya Babinsa dan Babinkamtibmas.