Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK: Luas Karhutla selama Januari hingga Maret Mencapai 8.254 Hektare

Kompas.com - 08/05/2020, 19:44 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret 2020 mencapai 8.254 hektare.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manulang menjelaskan, karhutla kebanyakan terjadi di lahan gambut yaitu seluas 4.551 hektare.

Sementara itu, karhutla di lahan mineral seluas 3.704 hektare.

Baca juga: Badan Informasi Geospasial dan KLHK Kerja Sama Susun Peta Potensi Rawan Karhutla

"Luas kebakaran dalam periode 1 Januari hingga 31 Maret 2020 itu sudah mencakup area seluas 8.254 hektare dengan perincian di lokasi gambut hampir 55 persen dan mineral 45 persen," kata Basar dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Berdasarkan data KLHK, Karhutla terluas terjadi di Riau yaitu 33,5 persen atau 2.765 hektare.

Kemudian, disusul Papua Barat 17,2 persen atau 1.419 hektare dan Kalimantan Barat 9,3 persen atau 770 hektare.

Sisanya, menyebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Maluku, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Basar pun menyatakan KLHK telah menyiapkan upaya pencegahan karhutla di masa pandemi Covid-19.

Selain terus menjalin komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kadaops Manggala Agni, KLHK menggelar patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan.

Basar menyebutkan ada 97 desa yang menjadi titik patroli dari target 440 desa rawan karhutla.

"Patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan, 97 desa dari target 440 desa rawan karhutla sekaligus melakukan sosialisai pencegahan Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Jelang Puncak Kemarau, Kemenkes Ingatkan Karhutla Bisa Perburuk Pasien Covid-19

Kemudian, Ia mengungkapkan bahwa KLHK memanfaatkan CCTV thermal camera untuk deteksi dini karhutla secara online.

"Untuk ini kami telah melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas bagi teman-teman yang melakukan pemantauan," ujar Basar.

Berikutnya, KLHK terus melakukan pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melaui pelaporan online melalui sipongi.menlhk.go.id.

Sementara itu, terkait upaya mengatasi karhutla yang terjadi, KLHK tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin.

"Tetap melakukan upaya pemadaman darat dan udara sedini mungkin atau kombinasi keduanya, baik gabungan maupun mandiri," kata Basar.

Basar pun mengatakan KLHK telah menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di daerah rawan karhutla.

Rencananya, KLHK akan melakukan operasi TMC di Riau pada pekan depan.

"Berdasarkan informasi dan rekomendasi BMKG, mulai minggu depan kami akan melakukan operasi TMC di Riau, kemudian Sumsel dan jambi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com