Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Kompas.com - 23/06/2020, 16:59 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) memimpin rapat terbatas secara tatap muka di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Pemerintah mengantisipasi potensi ledakan kebakaran hutan dan lahan yang biasa terjadi pada Agustus sampai September dan akan melakukan rekayasa hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) memimpin rapat terbatas secara tatap muka di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Pemerintah mengantisipasi potensi ledakan kebakaran hutan dan lahan yang biasa terjadi pada Agustus sampai September dan akan melakukan rekayasa hujan melalui teknologi modifikasi cuaca.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut Presiden, antisipasi terhadap karhutla harus dilakukan secara menyeluruh.

"Kita masih memiliki persiapan paling ndak satu bulan untuk mengingatkan ini. Meskipun, seingat saya bulan Januari atau Februari kita sudah membahas sebuah rapat besar di sini," kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Presiden pun memberikan empat arahan di dalam ratas tersebut. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya manajemen di lapangan yang terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Area rawan hotspot, menurut Presiden, harus terus diperbarui dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dengan sistem dashboard.

"Dan saya lihat seperti kemarin di Riau, Polda Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail," kata Presiden.

Menurut dia, bila seluruh wilayah yang memiliki kawasan rawan hotspot mengaplikasikan sistem yang serupa, maka akan mempermudah proses pengawasan.

Selain instrumen teknologi, Presiden mengatakan, infrastruktur pengawasan hingga ke tingkat bawah harus berjalan maksimal.

Menurut dia, kepala daerah, pangdam, dan kapolda, serta jajaran di bawahnya harus cepat tanggap bila mendapati adanya informasi mengenai keberadaan hotspot.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X