Upaya Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19...

Kompas.com - 24/06/2020, 09:08 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan meski pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Persiapan sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas menyoal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6 2020) kemarin.

"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupa, kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Kepala Negara menyebut, 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei dan 27 persen di bulan Juni.

Namun sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita memiliki persiapan paling enggak satu bulan," ujar Presiden Jokowi.

Padamkan Sebelum Membesar

Kepala Negara kemudian memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk mengantisipasi karhutla.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Pertama, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.Dok. BPBD Kepulauan Meranti Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.
Area-area rawan titik panas atau hotspot dan update informasi terkait hal itu sangatlah penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring sekaligus pengawasan dengan sistem dashboard," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja di Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu, Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dashboard mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci.

Sistem itu menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

"Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," kata Presiden Jokowi.

Selain memanfaatkan teknologi, ia menekankam pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah, misalnya Babinsa dan Babinkamtibmas.

Dengan cara-cara ini, ia meyakini api dapat terdeteksi dan dipadamkan sebelum membesar.

"Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Kemarin sudah saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda dan kapolres untuk cepat tanggap mengenai ini," ujar dia.

Ulah Manusia

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan soal pentingnya penegakan hukum dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Jokowi: Di Tengah Kesibukan Hadapi Pandemi, Jangan Lupa Antisipasi Karhutla

Ia menyebut, hampir seluruh kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air setiap tahunnya disebabkan ulah manusia.

Hanya sedikit saja kebakaran yang murni disebabkan karena alam.

"Kita tahu 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia," kata Presiden Jokowi.

Ia menyebut, ulah manusia penyebab kebakaran hutan itu ada yang tak disengaja atau karena kelalaian. Namun ada juga yang memang sengaja membakar hutan. Tujuannya biasanya tak lain untuk membuka lahan baru.

Ia meminta penegak hukum tidak membiarkan praktik yang merusak lingkungan dan merugikan banyak orang ini.

Baca juga: Berkat Teknologi Modifikasi Cuaca, Fase Kritis I Karhutla Terlewati

Pasalnya, selain hutan yang terbakar, kebakaran hutan juga menimbulkan kabut asap tebal yang bisa membuat warga mengalami gangguan pernafasan.

"Oleh sebab itu, penegakan hukum ini harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Presiden Jokowi.

Terakhir, Kepala Negara juga menegaskan, penataan ekosistem lahan gambut harus terus dilakukan secara konsisten. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Pekerjaan Umum terus berkoordinasi untuk penataan lahan gambut ini.

"Tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung," kata dia.

Selamatkan Penderita ISPA

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan justru penting dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Gubernur Kalsel Ancam Pembakar Lahan yang Sebabkan Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan harus dicegah untuk mengurangi potensi penularan Covid-19 di antara mereka yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan asma.

Ilustrasi asmacatinsyrup Ilustrasi asma
Mereka sangat berisiko terjangkit penyakit yang disebabkan virus corona tersebut apabila berada di wilayah yang terjadi Karhutla.

"Hampir pasti lahan gambut terbakar akan menimbulkan asap pekat. Dampak asap pekat ini menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki penyakit asma atau ISPA. Dampaknya berbahaya bagi mereka yang asma apabila terpapar Covid," kata Doni usai rapat dengan Presiden Jokowi.

Doni pun berharap semua daerah semaksimal mungkin mengantisipasi kebakaran, khususnya di lahan gambut. Sehingga kerja sama komponen daerah sangat penting.

"Kita hindari asap agar kita selamat dari bahaya Covid-19," kata Doni yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Penanganan Karhutla Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Ia menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi munculnya karhutla sedini mungkin sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah yang menjadi langganan Karhutla lebih sigap dalam mencegah bencana tersebut.

"Penekanan yang mungkin pelru disampaikan BNPB dan juga selaku Gugus Tugas, adalah kerja keras. Kerja sama seluruh komponen masyarakat di setiap daerah yang setiap tahun mengalami Karhutla yang cukup besar terutama di lahan gambut," lanjut dia.

Lewati Fase Kritis Pertama

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia sudah melewati fase kritis karhutla pertama di wilayah yang banyak titik apinya pada Maret hingga April.

Saat ini, Indonesia memasuki fase kritis kedua yang dimulai pada Juni hingga September.

"Fase pertama di bulan Maret-April, fase keduanya masuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya yang nanti puncaknya bulan September atau Agustus akhir," ujar dia.

Baca juga: Darurat Karhutla Intai Sumsel, 1.721 Hotspot Mulai Bermunculan

Untuk mengantisipasi karhutla di fase krisis kedua ini, Siti mengatakan, bakal mengulang modifikasi cuaca yang dilakukan pada fase krisis pertama.

Modifikasi cuaca itu akan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan TNI AU.

Modifikasi cuaca nantinya berupaya menurunkan hujan di wilayah gambut agar lahan tetap basah dan terhindar dari potensi terbakar.

"Jadi, awannya direkayasa, diinduksi sehingga awannya punya banyak air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh dan itu akhirnya membasahi gambut," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X