Kompas.com - 23/06/2020, 15:21 WIB
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. (DOK. KLHK)Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan peran bersama antarinstitusi pemerintahan.

"Arahan bapak presiden dan pak menko itu harus berjalan seperti koordinasi dengan pemda, kekuatan di tingkat tapak, menjaga kesatuan penguasaan kawasan hutan dan lain-lain," ujar Siti selepas rapat besama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Ia mengatakan, upaya pencegahan secara terpadu contohnya dalam penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan karhutla, seperti perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakarnya.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Untuk itu, diperlukan sinergi dengan Polri melalui polda-polda di daerah untuk memantau aktivitas tersebut.

Selain itu, sinergi dilakukan bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan TNI AU untuk memodifikasi cuaca guna mencegah karhutla.

Baca juga: Jokowi: Penataan Ekosistem Lahan Gambut Harus Konsisten

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Modifikasi cuaca nantinya berupaya menurunkan hujan di wilayah gambut agar lahan tetap basah dan terhindar dari kemungkinan terbakar.

"Jadi awannya direkayasa, diinduksi sehingga awannya punya banyak air sehingga jatuh jadi hujan dan itu bisa berpengaruh dan itu akhirnya membasahi gambut," ujar dia.

"Kemudian memberi air ke embung-embung yang dibangun dan nanti setelah yang kita lalui di Riau, itu ternyata dia basah gambutnya sehingga dia enggak dapat asap-asap itu," ucap dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X