Ungkap Beda Pemilu Kini dengan Orba, Mahfud: Ini Harus Disyukuri...

Kompas.com - 24/06/2020, 08:25 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pergelaran pemilihan umum (pemilu) era sekarang sudah memenuhi nilai demokrasi.

Menurut Mahfud, keadaan saat ini jauh berbeda dari pemilu pada masa Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (23/6/2020).

"Sekarang generasi yang sebaya saya atau di bawah sedikit itu paham bahwa ini adalah suatu kemajuan luar biasa. Sebab, generasi sebelumnya tidak ada pemilu gini," kata Mahfud di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Baca juga: 184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk bagi Demokrasi

Mahfud mengatakan, pada era sekarang, penyelenggara pemilu adalah badan yang independen dan mandiri. Bukan bawahan presiden, menteri, atau siapa pun.

Sedangkan pada zaman Orde Baru, pengawas memang tetap ada, tetapi tidak mengawasi jalannya pemilu. Pengawas juga diwajibkan untuk memilih partai politik yang berkuasa di pemerintahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selama 32 tahun pemilu Orde Baru itu pengadilan pemilu hanya terjadi satu kali, yaitu orang melanggar pemilu, dua orang mencoblos dua kali di Jombang. Padahal, kecurangan pada waktu itu masif sekali," tutur Mahfud.

Pada pemilu era kini, lanjut Mahfud, banyak lembaga survei yang obyektif. Lembaga survei bisa memprediksi perolehan suara kandidat jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Sedangkan pada zaman Orde Baru, tidak ada satu pun lembaga survei. Bahkan, tanpa adanya survei, hasil pemilu sudah diketahui.

Baca juga: Tubuh Demokrasi di Lorong Pandemi

"Enggak ada survei juga hasilnya sudah diketahui setahun sebelumnya. Enggak usah survei, Golkar dapat sekian, PPP sekian," ujar Mahfud.

Tidak hanya itu, pada pemilu kali ini, ada lembaga pemantau yang dapat mengawasi jalannya pemilu. Pada era Orde Baru, tidak boleh ada pemantau pemilu.

Dengan keadaan yang ada saat ini, Mahfud pun mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur.

"Ini harus disyukuri sebagai bagian dari demokrasi kita," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Nasional
Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Nasional
Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Nasional
Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Nasional
Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X