Kemendagri Ajak Masyarakat Kritisi Calon Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong masyarakat sipil mengkritisi tokoh-tokoh yang berlaga dalam Pilkada 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bahtiar dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

"Sejak awal kita mulai kritisi. Saya mendorong masyarakat sipil (mengkritisi calon kepala daerah)," ujar Bahtiar.

Baca juga: Kemendagri Minta Gugus Tugas Daerah Bantu Penyelenggara Pilkada Sosialisasi Protokol Kesehatan

"Jangan terjebak soal petahana atau bukan. Tapi harus dikritisi siapa saja orang yang akan mencalonkan itu," lanjut dia.

Kritik sejak awal, menurut Bahtiar, sangat penting. Sebab, ia mengakui, tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember mendatang belum terekspose secara optimal di masyarakat.

"Inilah yang harus dikuliti oleh masyarakat sipil dari sekarang. Dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, akan terlihat apakah calon kepala daerah petahana dinilai melakukan politisasi situasi atau tidak.

"Pasti ada pengaruhnya, tapi ini harus kita ungkap supaya masyarakat memperoleh informasi cukup calon-calon yang tersedia," kata Bahtiar.

Adapun, pilkada serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.