Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 19/06/2020, 10:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong calon peserta Pilkada 2020 mengangkat isu penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak ekonomi.

Menurut Tito, adu gagasan dalam isu tersebut menjadi strategis mengingat Pilkada 2020 digelar di masa pandemi Covid-19.

"Tolong ini nanti mengenai isu tentang Covid-19 ini yang lebih baik kita angkat," ujar Tito Karnavian, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

"Isu-isu mengenai Covid dan efektivitas dari para konsestan baik petahana maupun non-petahana itu diangkat untuk menangani Covid dan dampaknya," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tak Angkat Isu Suku dan Agama pada Pilkada 2020

Menurut Tito, mengangkat isu Covid-19 lebih menunjukkan kemampuan kepemimpinan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis dibandingkan membahas isu-isu primordial seperti suku dan keagamaan.

Tito justru mengimbau calon kepala daerah tak mengangkat isu-isu primordial tersebut.

“Kita bisa menekan isu-isu primordial masalah suku, kekeluargaan, kekerabatan, termasuk masalah keagamaan yang kadang-kadang muncul pada saat kontestasi Pemilukada," ujar Tito.

"Kita kecilkan, kita angkat isu yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” kata dia.

Baca juga: PKPU Protokol Kesehatan Pilkada Belum Ada, KPU Akan Terbitkan Surat Edaran

Tito menyebutkan, diangkatnya isu kesehatan dan ekonomi sebagai upaya pemulihan dari Covid-19 tak lantas menguntungkan calon kepala daerah petahana.

Sebaliknya, isu tersebut bakal menguji sejauh mana kandidat mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam menangani pandemi.

"Mohon maaf belum tentu petahana akan diuntungkan, ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan untuk menaikkan isunya," ucapnya.

Tito pun meminta semua pihak ikut mensukseskan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: PKPU soal Pilkada dalam Kondisi Wabah Belum Diundangkan, Ini Penjelasan KPU

Ia mengingatkan bahwa pilkada tahun ini bakal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Mari bekerja, semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru kehidupan yang beradaptasi dengan Covid," kata Tito Karnavian.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan pasca-penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Segera Cairkan Anggaran Tambahan Pilkada 2020

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com