Mendagri Ingatkan DKPP Perhatikan Aspek Ini Saat Kawal Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawal penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Namun, pengawalan tersebut harus mempertimbangan berbagai macam aspek berkaitan dengan situasi pandemi virus corona (Covid-19).

"Mohon kiranya dapat mempertimbangkan berbagai aspek lain yang aspek tersebut mungkin bukan menjadi pertimbangan utama situasi normal," kata Tito melalui telekonferensi di acara HUT ke-8 DKPP, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Mendagri Ingin DKPP Tetap Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Aspek yang dimaksud Tito adalah aspek sosial psikologi masyarakat, aspek sosiokultural. Kemudian, aspek sosiopolitis masyarakat serta aspek keamanan dan kesehatan publik.

"Jadi kita paham, kita semua memahami bahwa di DKPP memiliki power demikian besar dan keputusannya adalah final and binding," ujar dia.

Mantan Kapolri ini juga berharap DKPP bisa tetap menjaga kekuatan, integritas dan kepercayaan publik.

Baca juga: Komisi II DPR Gelar Rapat Kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Bahas Tahapan Pilkada 2020

Pasalnya, lanjut Tito, DKPP memiliki peran yang penting dalam penyelenggaran pemilu ataupun pilkada.

"Selain juga dapat membangun kepercayaan publik, tapi juga dapat membangun melaksanakan, mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020," ucap dia.

Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku bahwa pihaknya telah menyusun mekanisme Pilkada 2020 jika terpaksa digelar di tengah pandemi Covid-19.

Rancangan itu meliputi tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Evi Novida, Ombudsman Kecewa DKPP Tak Kooperatif

"Kalau Pilkada tetap dilaksanakan tetapi pandemi corona diprediksi terjadi, KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal," kata Arief dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020).

Terkait pemutakhiran data pemilih misalnya, KPU mempertimbangkan pemutakhiran data hingga verifikasi dukungan calon kepala daerah perseorangan dilakukan secara digital.

Kemudian, terkait kampanye, Arief menyebut bahwa yang paling mungkin digelar selama pandemi adalah kampanye melalui platform digital. Hal ini akan meminimalisasi berkumpulnya massa.