Komisi II DPR Gelar Rapat Kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Bahas Tahapan Pilkada 2020

Kompas.com - 27/05/2020, 14:37 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual, Rabu (27/5/2020).

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, rapat kerja kali ini dilakukan untuk merespons tentang program dan penjadwalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang disepakati pada 9 Desember 2020.

"Rapat kita ini adalah rapat kerja yang sesungguhnya, merespons tentang tahapan program penjadwalan pemilihan pemiliha gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota adan wakil wali kota tahun 2020 9 Desember 2020," kata Doli dalam rapat kerja secara virtual, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Doli juga mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 202 tentang Pilkada, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) sudah diterima pimpinan DPR.

Menurut dia, pimpinan DPR akan menindaklanjuti Perppu tersebut setelah masa rese berakhir.

"Alhamdulilah presiden sudah menandatangani Perppu no 2 tahum 2020 yang secara resmi saya mendapatkan informsi sudah diterima pimpinan DPR dan diagendakan pasca reses di proses di bamus," ujarnya.

Lebih lanjut, Doli meminta, dalam rapat virtual ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kondisi terbaru terkait pengendalian pandemi Covid-19 di daerah-daerah.

Baca juga: Ketua Komisi II Sebut jika Kasus Covid-19 Meningkat, Bisa Jadi Pilkada Ditunda hingga 2022

Selain itu, ia meminta Ketua KPU Arief Budiman untuk menjelaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Kita juga dengarkan persiapan yang dilakukan KPU, apalagi kita dapatkan draf PKPU berkaitan dengan tahapan Pilkada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X