Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Air Nihil Penerbangan Saat Wabah, Susi Pudjiastuti: Tersulit dalam Hidup

Kompas.com - 12/06/2020, 15:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bercerita soal nihilnya pemasukan bisnis maskapai penerbangan miliknya, Susi Air.

Akibat pandemi Covid-19, sudah dua bulan ini Susi Air tak dapat beroperasi. Hal ini disebut Susi sebagai masa ekonomi tersulit selama ia hidup.

"Susi Air dua bulan itu nol penerbangannya," kata Susi dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube BNPB, Jumat (12/6/2020)?

"Mungkin kita bilang ekonomi, saya pikir tersulit dalam hidup usaha saya," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Terus Mendorong Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Menurut Susi, memang ada penerbangan yang masih dilakukan Susi Air. Namun, penerbangan itu hanya untuk mengurus logistik di Jakarta saja.

Susi mengaku tetap tak mendapatkan penghasilan dari usaha ini.

Di sisi lain, Susi tetap harus mengurus hal-hal teknis yang berkaitan dengan operasional usahanya.

"Misalnya kaya pesawat itu kan ada BPKP yang harus diperpanjang tiap tahun, surat-surat pilot juga tetap harus kami urus," ucapnya.

"Seperti hari ini ada security clearence untuk 24 orang mesti dibayar Rp 8 juta contohnya tiap 3 bulan," tutur Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Akibat dari situasi ini, Susi pun terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya.

Hal ini ia lakukan demi bertahan dari situasi yang tidak menentu dan ancaman kepailitan.

Susi pun meminta supaya pemerintah memberlakukan kebijakan yang dapat meringankan para pengusaha. Misalnya, dengan membebaskan pembayaran sejumlah kewajiban di luar pajak usaha.

"Bebaskan kewajiban-kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak). We are not running, kontrak pemerintah seperti perintis pun kan tidak jalan," kata Susi.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Menko Airlangga: Harus Restart Engine Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com