SOROT POLITIK

Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Menko Airlangga: Harus Restart Engine Ekonomi

Kompas.com - 10/06/2020, 13:59 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama istri Yanti Airlangga, saat mengikuti Halal Bihalal Daring Kemenko Perekonomian, Senin (25/5/2020). DOK. GolkarMenko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama istri Yanti Airlangga, saat mengikuti Halal Bihalal Daring Kemenko Perekonomian, Senin (25/5/2020).

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hampir seluruh sektor perekonomian menurun antara 50 persen hingga 20 persen selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, dia menyebut ada pula sektor yang masih positif, seperti sektor pangan dan kesehatan.

“Sektor yang paling baik adalah pangan, kesehatan dan kelapa sawit atau produksi minyak nabati. Sementara yang lain semuanya berada di bawah,” tuturnya.

Untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional, Airlangga menyatakan perlu dilakukan restart engine ekonomi.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

"Hal tersebut diperlukan agar kita bisa menahan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menahan kondisi masyarakat yang berada di near poor (dekat dengan garis kemiskinan) menjadi poor (miskin),” ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya Rabu (10/6/3030).

Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan di mata pasar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, indikator perekonomian Indonesia saat ini positif. Misalnya, penerbitan obligasi oleh Hutama Karya yang ratingnya rendah karena dijamin pemerintah. Hal ini pun menunjukkan beberapa hal penting.

“Pertama, ini berarti kepercayaan terhadap surat utang kita positif. Kedua pasar modal sudah mulai rebound dan ketiga currency kita relatif cukup kuat,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dari segi makro ekonomi, Airlangga juga melihat kepercayaan pasar terhadap Indonesia dan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah adalah positif.

Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

“Kita harus menjaga perekonomian nasional dan mengutamakan produksi nasional dan menjaga daya beli masyarakat agar jangan dimanfaatkan oleh importir yang akan menguntungkan negara lain,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

Nasional
Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Nasional
Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Nasional
Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Nasional
Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Nasional
Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Nasional
Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Nasional
Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Nasional
Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X