Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PAN: Insya Allah Mas Hanafi Akan Tetap Ada di PAN

Kompas.com - 06/05/2020, 17:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay membenarkan pengunduran diri Hanafi Rais dari jabatannya di DPR dan kepengurusan PAN.

"Saya mengonfirmasi bahwa Mas Hanafi Rais benar mengajukan pengunduran diri sebagai ketua fraksi dan anggota fraksi PAN DPR RI," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (6/5/2020).

Saleh mengatakan, Hanafi sudah mengajukan surat pengunduran diri tersebut ke DPP PAN. Namun, secara formal, surat tersebut belum diterima DPP.

"Karena itu, belum ada pembicaraan apa pun di DPP terkait surat tersebut," ujar dia.

Baca juga: Hanafi Rais Mundur dari Kepengurusan PAN dan Keanggotaan DPR

Menurut Saleh, Ketua Umum Zulkifli Hasan sudah mengetahui pengunduran diri Hanafi.

Zulkifli, kata dia, mengapresiasi kinerja Hanafi sebagai kader PAN yang pekerja keras, cerdas, santun, dan rendah hati.

"Bang Zulhas sering memuji Mas Hanafi. Katanya, Mas Hanafi itu kader yang sangat baik. Saya sendiri sering mendengar Bang Zulhas menyampaikan rasa sayangnya kepada Mas Hanafi," ucap dia. 

Berdasarkan hal itu, Saleh mengatakan, internal partai akan membahas surat pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme.

Namun, ia yakin pengunduran diri Hanafi akan ditolak DPP PAN. Sebab, sejauh ini tidak ada permasalahan yang melibatkan Hanafi.

"Insya Allah, Mas Hanafi akan tetap ada di PAN. Kalaupun ada hal-hal yang dinilai perlu diperbaiki, akan didiskusikan dan dibicarakan secara baik-baik," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2019-2024 Hanafi Rais menyatakan mundur dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus di kepengurusan PAN.

Baca juga: Didukung Amien Rais, Mulfachri Harahap Gandeng Hanafi Rais dalam Kongres PAN

Keputusan Hanafi terlampir dalam surat tertanggal 5 Mei 2020.

"Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024," tulis Hanafi dalam surat yang ia tanda tangani tersebut.

Hanafi mengatakan, pasca-Kongres PAN pada Februari lalu, ia berharap partainya dapat menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarkader.

Namun, ia menilai, Kongres V PAN justru sarat akan kekerasan dan mencoreng wajah partai.

Di sisi lain, Hanafi berpendapat, saat ini PAN cenderung bersikap konformitas terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal, menurut dia, banyak kader dan simpatisan ingin PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan.

"Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com