Pengamat Sebut Darurat Sipil Tak Bisa Diterapkan saat Darurat Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan penerapan darurat sipil tak bisa dilaksanakan di tengah status darurat kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bayu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Dalam Konteks ketatanegaraan tidak dimungknkan (menerapkan darurat sipil dan kesehatan sekaligus). Kita harus pilih ini, darurat sipil atau darurat kesehatan masyarakat. Itu harus salah satu, konsepnya beda," ujar Bayu dalam diskusi bertajuk "Istana Bicara Darurat Sipil" di akun YouTube medcom.id, Minggu (5/4/2020).

Baca juga: Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Ia menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal empat jenis status darurat, yakni darurat sipil (UU No. 23 Tahun 1959), darurat bencana (UU No. 24 Tahun 2007), darurat konflik sosial (UU No. 7 Tahun 2017), dan darurat kesehatan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2018).

Bayu mengatakan, masing-masing kedaruratan berdasarkan Undang-Undangnya juga telah mengatur sanksi bagi para pelanggarnya.

Karena itu, menurut dia, Presiden tak perlu menggabungkan darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19. Sebab, dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatab juga telah diatur sanksi pidananya.

Ia pun meminta Presiden tak merespons berlebihan dengan status darurat sipil jika selama pelaksanaan PSBB terjadi kekacauan dan pembangkangan masal sebab UU Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur sanksi jika terjadi kedua hal tersebut, tepatnya pada Pasal 93.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat

"Problemnya hari ini kenapa penegakan hukum belum berjalan karena PSBB masih bersifat imbauan," lanjut Bayu.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020)