Kompas.com - 05/04/2020, 14:33 WIB
Ilustrasi tahanan ThinkstockphotosIlustrasi tahanan
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan berbasis wilayah bila ingin menanggulangi penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini, lapas yang terindikasi overcrowding, tahanannya dapat diberikan remisi guna mengurangi jumlah tahanan di dalam lapas.

"Tahanan mana yang tidak bisa melakukan physical distancing (itu yang dikeluarkan)," kata Erasmus dalam sebuah diskusi, Minggu (5/4/2020).

Saat ini, ia mengatakan, kapasitas lapas di Indonesia telah mengalami overcrowding hingga 105 persen. Dari sekitar 270.000 napi yang ditampung, kelebihan bebannya mencapai 140.000 napi.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Hal itu terjadi karena belum adanya reformasi di dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak aturan hukum pidana yang tidak bisa memberikan opsi kepada hakim, untuk menerapkan hukum alternatif hukuman, selain penjara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Erasmus mengatakan, jika pemerintah berdalih bahwa pemberian remisi harus dipukul rata, maka sebaiknya bukan tahanan seperti koruptor yang dibebaskan. Sebab, mereka telah menerapkan physical distancing dengan cara satu ruang penjara untuk satu orang napi.

"Menurut ICJR yang seharusnya dikeluarkan adalah pengguna dan pecandu narkotika. Karena nomor satu mereka tidak harusnya di dalam," kata dia.

Baca juga: Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Berdasarkan penilitan ICJR, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan dalam kurun sepuluh tahun sejak 2008 hingga 2017, dibandingkan kasus-kasus yang lain.

Setidaknya, terdapat 17.130 kasus yang terjadi pada 2008. Jumlah itu meningkat menjadi 18.074 kasus pada 2010, 19.280 kasus pada 2014.

Dalam kurun 2014-2016 bahkan terjadi lonjakan hingga dua kali lipat menjadi 39.171 kasus.

Sebagai gantinya, bentuk hukuman yang dapat dijalani oleh para pecandu narkoba, yaitu dengan rehabilitasi agar tidak kembali terjerumus menggunakannya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.