Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Karantina di Jabodetabek, Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Sosial

Kompas.com - 30/03/2020, 10:27 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini. Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Polisi Rancang Skema Penutupan Arus dari dan Menuju Jakarta jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

"Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Pikirkan Cara Salurkan Logistik jika Terapkan Karantina Wilayah

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum

Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 64 pasien sembuh dan 114 pasien meninggal dunia.

Jabodetabek diketahui merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 675 orang yang dinyatakan positif, dengan 45 orang di antaranya sembuh dan 68 orang lainnya meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dilansir dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.289 orang. Sebanyak 498 orang di antaranya masih dipantau dan 1.791 orang lainnya telah selesai menjalani pemantauan.

Baca juga: UPDATE 29 Maret: 1.285 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Permintaan Karantina Wilayah DKI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com