Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Karantina di Jabodetabek, Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Sosial

Kompas.com - 30/03/2020, 10:27 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini. Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Polisi Rancang Skema Penutupan Arus dari dan Menuju Jakarta jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

"Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Pikirkan Cara Salurkan Logistik jika Terapkan Karantina Wilayah

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum

Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 64 pasien sembuh dan 114 pasien meninggal dunia.

Jabodetabek diketahui merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 675 orang yang dinyatakan positif, dengan 45 orang di antaranya sembuh dan 68 orang lainnya meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dilansir dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.289 orang. Sebanyak 498 orang di antaranya masih dipantau dan 1.791 orang lainnya telah selesai menjalani pemantauan.

Baca juga: UPDATE 29 Maret: 1.285 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Permintaan Karantina Wilayah DKI

Berdasarkan data per Minggu (29/3/2020), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 1.285 orang yang tersebar di 30 provinsi. Dari jumlah tersebut, 64 orang telah dinyatakan sembuh dan 114 orang lainnya meninggal dunia.

Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 1.046 orang. Sebanyak 708 orang diantaranya masih dirawat dan 338 orang lainnya telah dinyatakan sehat dan boleh pulang.

Sementara itu, berdasarkan data Pikobar.jabarprov.go.id, ada 149 kasus positif di Jawa Barat, dengan enam orang sembuh dan 19 orang dinyatakan meninggal dunia. Secara rinci, sebaran tertinggi berada di wilayah kabupaten/kota Bogor, Depok dan Bekasi.

Baca juga: DPRD Usul Lockdown Jawa Barat Skala Lokal

Di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, misalnya, ditemukan 33 kasus positif dengan jumlah ODP 457 orang dan PDP 169 orang. Sementara di Kabupaen Bogor dan Kota Bogor terdapat 23 kasu positif dengan jumlah ODP 288 orang dan PDP 63 orang.

Adapun di Kota Depok ditemulan 20 kasus positif dan 755 orang ODP serta 265 orang PDP.

Sementara itu di Banten, dari 77 kasus positif, mayoritas berada di Kota Tangerang. Berdasarkan data dari laman Infocorona.bantenprov.go.id, terdapat 24 kasus positif di sana dimana empat orang dinyatakan meninggal dunia dan satu orang sembuh.

Adapun jumlah ODP sebanyak 463 orang dan PDP 98 orang.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat 18 kasus positif, dengan jumlah kasus meninggal dunia dan sembuh masing-masing satu orang. Untuk ODP terdapat 236 orang dan PDP 71 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com