Jika Ada Karantina di Jabodetabek, Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Sosial

Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini. Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

"Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum

Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 64 pasien sembuh dan 114 pasien meninggal dunia.

Jabodetabek diketahui merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 675 orang yang dinyatakan positif, dengan 45 orang di antaranya sembuh dan 68 orang lainnya meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dilansir dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.289 orang. Sebanyak 498 orang di antaranya masih dipantau dan 1.791 orang lainnya telah selesai menjalani pemantauan.

Berdasarkan data per Minggu (29/3/2020), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 1.285 orang yang tersebar di 30 provinsi. Dari jumlah tersebut, 64 orang telah dinyatakan sembuh dan 114 orang lainnya meninggal dunia.

Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 1.046 orang. Sebanyak 708 orang diantaranya masih dirawat dan 338 orang lainnya telah dinyatakan sehat dan boleh pulang.

Sementara itu, berdasarkan data Pikobar.jabarprov.go.id, ada 149 kasus positif di Jawa Barat, dengan enam orang sembuh dan 19 orang dinyatakan meninggal dunia. Secara rinci, sebaran tertinggi berada di wilayah kabupaten/kota Bogor, Depok dan Bekasi.

Di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, misalnya, ditemukan 33 kasus positif dengan jumlah ODP 457 orang dan PDP 169 orang. Sementara di Kabupaen Bogor dan Kota Bogor terdapat 23 kasu positif dengan jumlah ODP 288 orang dan PDP 63 orang.

Adapun di Kota Depok ditemulan 20 kasus positif dan 755 orang ODP serta 265 orang PDP.

Sementara itu di Banten, dari 77 kasus positif, mayoritas berada di Kota Tangerang. Berdasarkan data dari laman Infocorona.bantenprov.go.id, terdapat 24 kasus positif di sana dimana empat orang dinyatakan meninggal dunia dan satu orang sembuh.

Adapun jumlah ODP sebanyak 463 orang dan PDP 98 orang.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat 18 kasus positif, dengan jumlah kasus meninggal dunia dan sembuh masing-masing satu orang. Untuk ODP terdapat 236 orang dan PDP 71 orang.