Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Mewabah, Pemerintah Belum Berencana Tunda PON XX Papua

Kompas.com - 20/03/2020, 19:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, hingga saat ini belum ada rencana penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX yang akan digelar di Papua, Oktober nanti.

Hal tersebut berkaitan dengan wabah Covid-19 yang mulai merajalela di Tanah Air, terutama di DKI Jakarta.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak ada penundaan," ujar Muhadjir kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Marak Aksi KKB, Bagaimana Jaminan Keamanan PON dan Pilkada 2020 Papua?

Muhadjir mengatakan, hingga saat ini, seluruh persiapan untuk pelaksanaan PON yang akan digelar di Papua itu masih berjalan sesuai jadwal.

Ia pun berharap Covid-19 tidak akan mengganggu pelaksanaan PON yang digelar 20 Oktober hingga 2 November mendatang.

"Mudah-mudahan tidak (mengganggu). Semua persiapan masih berjalan sesuai jadwal," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Muhadjir mengatakan pembangunan tempat penyelenggaraan atau venue untuk PON ke-XX di Papua sudah 80 persen.

Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyelesaikan pembangunan venue sebanyak 12 bangunan dengan kapasitas 1.816 orang.

Baca juga: Istana Minta Pelaksanaan PON Kedepankan Protokol Penanganan Covid-19

"Kementerian PUPR telah telah membangun 80 persen dari venue yang akan tersedia. Menyiapkan 12 bangunan dengan kapasitas 1.816 orang," ujar Muhadjir usai rapat koordinasi persiapan PON di Kantor Kemenko PMK, Kamis (5/3/2020).

Adapun pelaksanaan PON ke-XX akan digelar di Papua pada 20 Oktober hingga 2 November.

Penyelenggaraan PON sendiri digelar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com