Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Masukan dari Kalangan Universitas soal Omnibus Law

Kompas.com - 01/02/2020, 18:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Dies Natalis ke-70 dan Wisuda Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Dalam acara tersebut, Puan menyampaikan pidato sambutan di hadapan para dekan dan wisudawan Universitas Indonesia.

Pertama-tama, Puan mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia yang tengah memperingati hari jadi ke-70 tahun serta wisudawan yang lulus pada hari ini.

"Para undangan dan hadirin yang saya kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Dirgahayu ke-70 tahun Universitas indonesia, dirgahayu kampus we are the yellow jacket, kampus yang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh kemajuan bangsa," kata Puan.

Baca juga: Usul di RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal

"Tentu saja dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini, kalian sudah membuat bangga orang tua dan keluarga yang hadir dalam kesempatan ini," sambung dia.

Puan kemudian menyinggung dinamika terkini yang tengah terjadi di DPR, salah satunya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Puan mengatakan, dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, terdapat RUU Omnibus Law yang menjadi fokus DPR dan pemerintah.

Pembahasan RUU Omnibus Law tidak hanya melibatkan pakar, tokoh, akademisi, tetapi DPR ingin melibatkan peran dari universitas.

"Apa Omnibus Law dan apa manfaatnya dan bagaimana melakukannya? Akan dilakukan seperti apa? Tentu saja dalam fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR, kami berharap bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari tokoh, akademisi, namun tentu saja dari universitas," ujar Puan Maharani.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyerahkan dua draf RUU Omnibus Law, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Ada Penumpang Gelap di Omnibus Law

"Mungkin sekarang di benak kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan dua hal yang terkait dengan omnibus law tersebut," lanjut dia.

Lebih lanjut, Puan meminta, Universitas Indonesia ikut mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut.

DPR terbuka dengan semua masukan dari masyarakat agar RUU Omnibus Law bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Kami akan membuka diri untuk bisa mendapatkan dari (masukan) semua pihak yang terkait dengan Omnibus Law ini, agar semuanya yang akan dilakukan nantinya tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com