Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, kehadiran di laut menjadi solusi untuk mengatasi sengketa di sejumlah titik rawan perairan Indonesia.

"Kehadiran di laut (solusinya) oleh seluruh unsur. Kita akan bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahkan aparat maritim lainnya," ujar Ali usai mengisi diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah rencana menjadikan Bakamla sebagai penjaga laut atau coast guard.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat

TNI AL berharap rencana ini bisa segera terealisasi.

Terlebih, rencana ini sudah didukung oleh dasar hukum yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"(Lewat) RUU Keamanan Laut, itu yang saya dengar, " tuturnya.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan saat ini pemerintah menghadapi kondisi tiga titik bermasalah (trouble spot) di perairan Indonesia.

Baca juga: Banyak Aturan Tumpang Tindih, DPR Desak Omnibus Law Keamanan Laut Segera Direalisasikan

Pertama, dengan China yakni menyoal Laut Cina Selatan atau perairan Natuna Utara.

Kedua, dengan Australia di perairan Papua. "Kita menjaga dari Australia atau yang berpotensi merebut Papua," ucap Ali.

Ketiga, dengan Malaysia di perairan Ambalat.

Pemerintah kemudian membentu tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk merespons kondisi ini.

"Yang mana menjadi konsentrasi kekuatan laut untuk menjaga perairan Indonesia. Khususnya di perbatasan," kata Ali.