Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat

Kompas.com - 21/01/2020, 11:29 WIB
KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pembangunan kekuatan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) lebih diperkuat.

Namun, menurut dia, peningkatan kekuatan TNI dan Bakamla juga harus dilakukan di wilayah perbatasan lainnya.

"Agar pembangunan kekuatan TNI di Natuna diperkuat," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

"Namun demikian, penguatan itu tidak hanya dilaksanakan di Natuna, tetapi juga dilakukan di wilayah perbatasan lain yang termasuk dalam wilayah hotspot seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, ALKI 2, dan ALKI 3," kata dia. 

Baca juga: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Riefky juga meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi total terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan kapal China.

Jalur diplomasi, kata Politikus Partai Demokrat ini, bisa menjaga marwah Indonesia serta tetap menjaga perdamaian antarnegara tetangga.

"Ketegasan itu tidak mesti dalam bentuk peperangan, tetapi kita juga mengharapkan diplomasi kita tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali," ujar dia. 

"Untuk itu, kami mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi pemerintah," kata Riefky.

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI.

Rapat dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat dihadiri Wamenlu Mahendra Siregar, Menhan Prabowo Subianto, Sestama Bakamla S Irawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa rapat akan turut membahas soal polemik di Perairan Natuna yang ramai sejak Desember 2019.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X