Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Soroti Dugaan Penyiksaan oleh Oknum Polri terhadap Pelaku Kejahatan

Kompas.com - 17/12/2019, 16:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti dugaan penyiksaan dan tindakan berlebihan yang dilakukan oknum polisi terhadap terduga pelaku kejahatan.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menyatakan, Ombudsman menyesalkan perilaku tersebut karena kerap kali hanya terduga pelaku kejahatan-kejahatan ringan yang mendapatkan tindakan berlebihan dari polisi.

"Ada orang yang diduga melakukan jambret handphone, karena diduga jambret handphone belum tentu dia orang punya, kan gitu ya. Tetapi, dia ditangkap melakukan upaya perlawanan ditembak kakinya," kata Ninik di kantor Ombudsman RI, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Tanggapan Ketua DPR, Komisi X dan Ombudsman Soal Penggantian UN

Ninik melanjutkan, yang membuat miris adalah terduga pelaku kejahatan tersebut diketahui meninggal dunia pada malam harinya setelah ditangkap polisi.

"Kakinya pagi hari (ditembak), malamnya meninggal. Pertanyaan saya, bapak-bapak mohon maaf kalau saya ini memang bukan orang yang ahli balistik, tapi apa hubungannya tembak di kaki lalu meninggal malam hari? Apa penjelasannya?" kata Ninik.

Menurut Ninik, hal itu menunjukkan bahwa penyiksaan atau kekerasan masih lazim dilakukan dalam proses penegakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga penahanan pelaku kejahatan.

"Intinya adalah kami berharap tidak ada lagi penyiksaan terhadap proses penegakan hukum. Mulai dari orang ditangkap, dilidik, ditetapkan sebagai terdakwa, ditahan, karena fakta laporan terkait ini masih tinggi," kata Ninik.

Baca juga: Bukan Polri, Kini Pemda yang Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Di samping itu, Ombudsman juga mencatat, kepolisian sebagai instansi penegak hukum yang paling banyak diadukan sepanjang 2019.

Ninik menyebutkan, ada 518 aduan terkait kepolisian dari 943 aduan di bidang penegakan hukum yang diterima Ombudsman sepanjang 2019.

Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Bareskrim Polri Komisaris Besar Hari Sarwono yang turut menghadiri konferensi pers menyebut akan menindaklanjuti temuan Ombudsman.

"Intinya apa yang disampaikan, temuan dan koreksi dari Ombdusman selama tahun 2019 ini akan menjadi upaya perbaikan dari Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khsusunya di bidang penegakan hukum," kata Hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com