Bukan Polri, Kini Pemda yang Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 17/12/2019, 12:47 WIB
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Ninik Rahayu (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mencatat, aduan yang paling banyak diterima sepanjang 2019 berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, tahun ini merupakan pertama kalinya pemerintah daerah paling banyak diadukan setelah sebelumnya institusi kepolisian selalu menjadi institusi yang paling banyak diadukan.

"Sejak tahun 2000 Ombudsman didirikan, laporan masyarakat terkait kinerja kepolisian selalu menduduki angka tertinggi. Tapi tahun ini di angka nomor dua," ujar Ninik di Kantor Ombudsman RI, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Ombudsman Dorong Penerapan Standar Minimal Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal


"Angka tertingginya, sektornya bidang pertanahan kemudian institusi terlapornya pemerintah daerah," lanjut dia.

Dalam data yang dirilis Ombudsman, 41,03 persen laporan yang diterima Ombudsman pada 2019 berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Sedangkan, laporan terkait kepolisian berada di tempat kedua dengan jumlah 13,84 persen laporan.

Baca juga: Menteri Agama Ingin Pelayanan Publik Bawa Semangat Toleransi

Menurut Ninik, jumlah laporan terkait pemerintah daerah yang melampaui jumlah laporan atas kepolisian disebabkan oleh otonomi daerah yang semakin kuat.

"Karena kan sekarang ini eranya otonomi daerah, semua kewenangan kan ada di daerah. Makanya banyak dilaporkan banyak hal. Misalnya terkait KTP, Dukcapil, pertanahan juga (kewenangan) daerah," ujar Ninik.

Ninik menambahkan, isu yang paling banyak diadukan publik adalah isu pertanahan. Isu lainnya, yakni perizinan dan pendidikan

Baca juga: Ini 6 Daerah di Sumut dengan Pelayanan Publik Terburuk

Walau demikian, Ninik menyebut instansi kepolisian masih menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan di sektor hukum dengan perolehan 518 laporan dari total 943 laporan di bidang hukum.

Adapun jumlah laporan yang diterima Ombudsman pada 2019 berjumlah 11.087 yang meningkat dari 10.985 lapora pada 2018 tahun lalu.

Laporan tersebut terdiri dari laporan yang masih dalam proses, laporan yang telah ditutup, tembusan dan konsultasi non laporan yang baru dimulai sejak Tim Verifikasi dan Penerimaan Laporan dibentuk pada 2018. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X