Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Tak Lupakan Pendidikan Karakter

Kompas.com - 29/11/2019, 16:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD meminta perguruan tinggi tidak kehilangan jati diri meski terus mengikuti tuntutan perkembangan zaman.

Jati diri yang dimaksud adalah pendidikan watak atau pendidikan karakter.

Baca juga: Kemenparekraf Ajak Perguruan Tinggi Bahas Ekonomi Kreatif Nasional

"Mudah-mudahan, semua perguruan tinggi di Indonesia menjadi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi tanpa kehilangan jati diri. Tuntutan situasi itu sekarang orang sering menyebutnya revolusi industri 4.0," ujar Mahfud di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Menurut Mahfud, tuntutan tersebut memiliki tantangan yang besar. Revolusi industri 4.0, kata Mahfud, memberikan bahan yang cukup bagi pengembangan otak, keilmuan, dan kecerdasan.

"Akan tetapi, di situ belum tersedia perangkat-perangkat untuk menjaga dan membangun watak. Padahal, negara ini didirikan untuk mencerdaskan otak dan watak," tutur Mahfud menjelaskan.

Dirinya lantas mengingatkan pentingnya pendidikan yang berlandaskan karakter.

Dengan pendidikan karakter atau pendidikan watak, akan lahir manusia Indonesia yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Mahfud mengungkapkan, jika hanya memiliki ilmu, seseorang cuma bisa pintar tanpa mempunyai rasa nasionalisme yang kuat.

"Tak punya rasa ingin memiliki dan memelihara bangsa dan negara. Bahkan (cenderung) destruktif terhadap kehidupan. Akan tetapi, para pembuat UUD 1945 sudah menyatakan tujuan pendidikan kita bukan mencerdaskan otak, tapi mencerdaskan kehidupan, jasmaniah, rohaniah, dibangun di situ," jelas Mahfud.

Sebelumnya, pada acara yang sama, Mahfud menyinggung perihal tindak pidana korupsi. Menurut Mahfud, perguruan tinggi seolah menjadi terdakwa atas berbagai persoalan bangsa Indonesia.

"Sekarang ini ada persoalan apakah pesan tentang filosofi pendidikan itu berjalan di Indonesia. Terbukti perguruan tinggi ini menjadi tedakwa dari kemelut republik ini, korupsi merajalela, ketidakadilan, kemsikinan, kesenjangan sosial, tidak meratanya pendidikan, apa sebabnya itu? Korupsi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Perguruan Tinggi Seolah Jadi Terdakwa atas Kemelut Negeri

Menurut Mahfud, maraknya korupsi di Indonesia tak terlepas dari peran perguruan tinggi. Sebab, jabatan penting di Indonesia diduduki lulusan-lulusan perguruan tinggi.

"Sudah dikelola oleh perguruan tinggi kenapa masih banyak koruptor, kenapa penegak hukumnya lemah? Kenapa pengalola negara tidak beres? Lalu apa sebabnya? Pasti perguruan tinggi yang salah," kata dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com