Sekjen PPP Sebut Pilkada Langsung Banyak Kekurangan, Mesti Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui, banyak kekurangan pada penyelenggaraan Pilkada langsung.

Meski begitu, kata Arsul, pilkada langsung juga ada manfaatnya secara demokrasi.

Pernyataan Arsul merespons Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengusulkan adanya evaluasi penyelenggaraan Pilkada langsung.

Baca juga: Politisi Gerindra Sebut Pilkada Langsung Memicu Sistem Politik Berbiaya Tinggi

"Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat pilkada langsung ini banyak mudaratnya, meski enggak bisa tutup mata manfaatnya juga ada, yaitu hak demokrasi secara langsung bisa dinikmati rakyat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Arsul mengatakan, sudah saatnya dilakukan penelitian yang empiris tentang positif dan negatif penyelenggaraan Pilkada langsung.

Hal ini harus dilakukan sebelum nantinya DPR dan pemerintah mengambil langkah seperti menetapkan sistem pilkada menjadi tidak langsung.

Baca juga: Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Sekalipun nantinya ditetapkan penyelenggaraan pilkada menjadi tidak langsung, kata Arsul, tidak seluruh tingkatan menggunakan sistem demikian.

"Ada yang enggak langsung misalnya pilgub (pemilihan gubernur)," ujar Arsul.

"Yang langsung adalah pilbup (pemilihan bupati) dan pilwalkot (pemilihan wali kota). (Kenapa) karena rezim otda (otonomi daerah) yang dianut pemerintahan kita titik beratnya pada kabupaten kota, bukan provinsi," kata dia.