Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Kompas.com - 04/12/2018, 16:23 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam PKB Jabar Fest for 2019 di Bandung, Minggu (2/12/2018). KOMPAS.com/RENI SUSANTI Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam PKB Jabar Fest for 2019 di Bandung, Minggu (2/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, sistem pemilihan umum langsung memiliki andil munculnya praktik politik uang di dalam partai politik.

Hal ini dia sampaikan ketika dimintai tanggapannya soal Sistem Integritas Partai Politik dalam acara Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pilkada langsung ini awal muasal politik uang yang paling dominan. Didikan tentang money politic yang paling nyata adalah sejak dilaksanakannya pilkada langsung," ujar Cak Imin, di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Ketum Hanura: Korupsi Hanya Bisa Dilawan dengan Hati Nurani...

Menurut dia, pemilu langsung membuka celah untuk transaksi politik yang tidak semestinya. Selain itu, pihak yang diuntungkan dari sistem ini bukan partai politik melainkan lembaga survei.

Kader terbaik yang telah disiapkan oleh partai bisa kalah saing ketika berhadapan dengan sistem pemilihan langsung ini. Dia pun berpendapat konsolidasi demokrasi harus diubah dalam sistem "permusyawaratan perwakilan".

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung pun mesti dibatasi hanya tingkat tertentu saja.

"Misalnya yang langsung di tingkat kota saja dulu," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Daerah Contoh DKI dan Jateng soal Pencegahan Korupsi

Terkait Sistem Integritas Partai Politik, Cak Imin mengatakan hal itu sedianya kembali pada ideologi partai masing-masing. Ideologi tersebut bisa menjadi penahan para kader untuk melakukan tindakan korupsi.

"Partai harus punya ideologi. Tanpa itu SIPP sia-sia," ujar Cak Imin.

KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP. SIPP ini mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan, dan kaderisasi.

Kompas TV Bawaslu menggelar sidang penanganan laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif dari pilkada.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X