Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Kompas.com - 04/12/2018, 16:23 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam PKB Jabar Fest for 2019 di Bandung, Minggu (2/12/2018).KOMPAS.com/RENI SUSANTI Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam PKB Jabar Fest for 2019 di Bandung, Minggu (2/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, sistem pemilihan umum langsung memiliki andil munculnya praktik politik uang di dalam partai politik.

Hal ini dia sampaikan ketika dimintai tanggapannya soal Sistem Integritas Partai Politik dalam acara Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pilkada langsung ini awal muasal politik uang yang paling dominan. Didikan tentang money politic yang paling nyata adalah sejak dilaksanakannya pilkada langsung," ujar Cak Imin, di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Ketum Hanura: Korupsi Hanya Bisa Dilawan dengan Hati Nurani...

Menurut dia, pemilu langsung membuka celah untuk transaksi politik yang tidak semestinya. Selain itu, pihak yang diuntungkan dari sistem ini bukan partai politik melainkan lembaga survei.

Kader terbaik yang telah disiapkan oleh partai bisa kalah saing ketika berhadapan dengan sistem pemilihan langsung ini. Dia pun berpendapat konsolidasi demokrasi harus diubah dalam sistem "permusyawaratan perwakilan".

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung pun mesti dibatasi hanya tingkat tertentu saja.

"Misalnya yang langsung di tingkat kota saja dulu," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Daerah Contoh DKI dan Jateng soal Pencegahan Korupsi

Terkait Sistem Integritas Partai Politik, Cak Imin mengatakan hal itu sedianya kembali pada ideologi partai masing-masing. Ideologi tersebut bisa menjadi penahan para kader untuk melakukan tindakan korupsi.

"Partai harus punya ideologi. Tanpa itu SIPP sia-sia," ujar Cak Imin.

KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP. SIPP ini mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan, dan kaderisasi.

Kompas TV Bawaslu menggelar sidang penanganan laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif dari pilkada.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X