Politisi Gerindra Sebut Pilkada Langsung Memicu Sistem Politik Berbiaya Tinggi

Kompas.com - 20/04/2018, 18:54 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAWakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap sistem Pilkada langsung menyebabkan biaya politik menjadi tinggi ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Potensi politik uang dianggap lebih terbuka lebar karena calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

"Kami berpendapat masalahnya mumet kalo pilkada langsung. Ini akan membuka peluang money politic, kemungkinan harus agak mahal," ujar Ferry dalam diskusi di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

(Baca juga: Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD)

Ferry mengatakan, belum lagi soal kesiapan materi yang biasanya ditanyakan partai politik kepada calon kepala daerah itu. Sebab, calon tersebut harus memiliki modal yang cukup besar untuk biaya kampanye hingga biaya membayar saksi saat pemilihan suara.

"Soal kesiapan materi jadi satu yang lumrah untuk memastikan pasangan yang rekomendasikan itu menang," kata Ferry.

Selain itu, kata Ferry, pilkada langsung membuka peluang orang yang akan maju sebagai calon kepala daerah memiliki latarbelakang yang kelam karena sistemnya terbuka.

Yang banyak dijumpai saat ini, kata dia, begitu ditanya soal kesiapan materi, calon yang dianggap memiliki rekam jejak baik cenderung kurang modal.

Di satu sisi, ada orang yang populer dan elektabilitasnya tinggi di satu daerah, namun disokong pengusaha dan memiliki agenda tersendiri.

(Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis)

 

Oleh karena itu, Partai Gerindra sejak 2014 konsisten mengusulkan agar Pilkada tetap dilakukan oleh DPRD.

Namun, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengambil suara terbanyak dan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengubah sistem pemilihan menjadi langsung.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X