Politisi Gerindra Sebut Pilkada Langsung Memicu Sistem Politik Berbiaya Tinggi

Kompas.com - 20/04/2018, 18:54 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAWakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap sistem Pilkada langsung menyebabkan biaya politik menjadi tinggi ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Potensi politik uang dianggap lebih terbuka lebar karena calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

"Kami berpendapat masalahnya mumet kalo pilkada langsung. Ini akan membuka peluang money politic, kemungkinan harus agak mahal," ujar Ferry dalam diskusi di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

(Baca juga: Menurut KPU, Tak Perlu Lagi Ada Wacana Pilkada melalui DPRD)

Ferry mengatakan, belum lagi soal kesiapan materi yang biasanya ditanyakan partai politik kepada calon kepala daerah itu. Sebab, calon tersebut harus memiliki modal yang cukup besar untuk biaya kampanye hingga biaya membayar saksi saat pemilihan suara.

"Soal kesiapan materi jadi satu yang lumrah untuk memastikan pasangan yang rekomendasikan itu menang," kata Ferry.

Selain itu, kata Ferry, pilkada langsung membuka peluang orang yang akan maju sebagai calon kepala daerah memiliki latarbelakang yang kelam karena sistemnya terbuka.

Yang banyak dijumpai saat ini, kata dia, begitu ditanya soal kesiapan materi, calon yang dianggap memiliki rekam jejak baik cenderung kurang modal.

Di satu sisi, ada orang yang populer dan elektabilitasnya tinggi di satu daerah, namun disokong pengusaha dan memiliki agenda tersendiri.

(Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis)

 

Oleh karena itu, Partai Gerindra sejak 2014 konsisten mengusulkan agar Pilkada tetap dilakukan oleh DPRD.

Namun, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengambil suara terbanyak dan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengubah sistem pemilihan menjadi langsung.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X