LPAI Nilai Negara Gagal Beri Perlindungan ke Anak Ketika Demonstrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menilai, negara telah gagal memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat aksi demonstrasi 21-22 Mei dan 30 September 2019 kemarin.

Hal ini tercermin dari banyaknya anak yang menjadi korban dalam kedua aksi tersebut. Tidak hanya korban kekerasan, tetapi bahkan ada yang kehilangan nyawa.

"Bentrokan antara masyarakat dan aparat kepolisian pada aksi Mei 2019 dan September berlangsung sangat mencekam. Berbagai narasi tentang orkestrasi di balik aksi-aksi itu melipat-gandakan keseriusan kejadian tersebut," kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi di kantor LPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

"Sangat menyesakkan bahwa dalam malapetaka seekstrem itu, negara gagal memberikan perlindungan, terutama bagi warga negaranya yang masih berusia kanak-kanak," lanjut dia.

Baca juga: Kak Seto Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Anak Meninggal Saat Demo

Seto mengatakan, persoalan perlakuan terhadap anak sebenarnya menjadi sangat penting.

Apalagi, dalam salah satu poin tujuan pembangunan berkelanjutan, dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak harus dihentikan.

Oleh karenanya, LPAI mendesak Presiden Jokowi serta lembaga dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan pengusutan kasus tersebut.

"Secara khusus, desakan ini LPAI tujukan kepada Kapolri dan jajarannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, dan Menteri Sosial bersama jajarannya," ujar Seto.

Baca juga: Tiga Pelaku Pemukulan Tidak Tahu Athalla Naufal Anak Venna Melinda

LPAI berharap, desakan ini tidak hanya didengar, tetapi juga dapat diterima oleh pihak yang dituju. Sehingga, tindakan penyelesaian masalah bisa secepatnya dilakukan.

"LPAI berharap penanganan kasus anak-anak terkait demonstrasi Mei dan September 2019 bukan hanya sending-sending saja. Making delivered. Pelaku bertanggung jawab secara pidana, para korban kanak-kanak terpenuhi hak-haknya, dan memastikan tidak berulangnya kepiluan serupa," kata Seto.