Kak Seto Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Anak Meninggal Saat Demo

Kompas.com - 25/10/2019, 13:14 WIB
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi (tengah) di kantor LPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi (tengah) di kantor LPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) meminta Pemerintah tak melupakan peristiwa aksi demonstrasi 21-22 Mei dan 30 September 2019 kemarin.

Pasalnya, dalam aksi tersebut, banyak anak-anak terlibat dan bahkan menjadi korban.

LPAI mengingatkan bahwa hingga saat ini penanganan kasus tersebut belum juga tuntas.

Baca juga: Ricuh Demo Pelajar, Pengamat Pandang Perlu Adanya Mitigasi Demo


"Rangkaian demonstrasi 21-22 Mei yang berakibat empat anak meninggal dunia serta puluhan anak lainnya yang proses hukum dan rehabilitasi sosialnya tidak memperoleh kejelasan hingga kini," kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi di kantor KPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

"Demikian pula penanganan atas sekian banyak anak dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti aksi massa menjelang pengabsahan sejumlah RUU pada September lalu," lanjutnya.

Seto mengatakan, saat ini, perhatian pemerintah dan publik masih tertuju pada Kabinet Indonesia Maju yang baru dua hari lalu dilantik.

Dikhawatirkan, ke depan persoalan anak-anak ini tidak akan lagi dibicarakan dan justru kian tenggelam. Apalagi, Seto yakin, akan muncul peristiwa-peristiwa baru yang semakin memburamkan penyelesaian penanganan masalah anak ini.

"Kita bersuka cita menyambut pemerintahan baru, termasuk pelantikan anggota kabinet baru. Tapi pada saat yang sama, LPAI bertanya, siapa hari ini yang masih ingat dan masih memandang serius dua tragedi yang LPAI sebutkan tadi," ujar Seto.

Seto melanjutkan, bentrokan yang terjadi antara masyarakat dan aparat kepolisian pada aksi Mei dan September 2019 kemarin begitu mencekam.

Tetapi, sangat disayangkan, dalam peristiwa seserius itu negara gagal memberikan perlindungan bagi warga negaranya, utamanya pada anak-anak.

Oleh karenanya, LPAI mengajak masyarakat untuk menaruh atensi yang lebih besar pada dua peristiwa tersebut.

Baca juga: Unicef Soroti Kekerasan dan Penahanan terhadap Anak Terkait Demo

Salah satu kepentingan yang harus diperjuangkan, di samping mencari tahu penyebab kejadian, adalah menemukan pihak yang melakukan kekerasan atau bahkan menghilangkan nyawa anak-anak tersebut. Serta, memastikan adanya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku.

"LPAI mengucapkan selamat bekerja kepada kabinet baru pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amien. Semoga fajar baru terbit bagi anak-anak Indonesia, teristimewa bagi mereka yang wafat dan teraniaya pada Mei dan September lalu," kata Seto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X