Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kak Seto Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Anak Meninggal Saat Demo

Kompas.com - 25/10/2019, 13:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) meminta Pemerintah tak melupakan peristiwa aksi demonstrasi 21-22 Mei dan 30 September 2019 kemarin.

Pasalnya, dalam aksi tersebut, banyak anak-anak terlibat dan bahkan menjadi korban.

LPAI mengingatkan bahwa hingga saat ini penanganan kasus tersebut belum juga tuntas.

Baca juga: Ricuh Demo Pelajar, Pengamat Pandang Perlu Adanya Mitigasi Demo

"Rangkaian demonstrasi 21-22 Mei yang berakibat empat anak meninggal dunia serta puluhan anak lainnya yang proses hukum dan rehabilitasi sosialnya tidak memperoleh kejelasan hingga kini," kata Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi di kantor KPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

"Demikian pula penanganan atas sekian banyak anak dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti aksi massa menjelang pengabsahan sejumlah RUU pada September lalu," lanjutnya.

Seto mengatakan, saat ini, perhatian pemerintah dan publik masih tertuju pada Kabinet Indonesia Maju yang baru dua hari lalu dilantik.

Dikhawatirkan, ke depan persoalan anak-anak ini tidak akan lagi dibicarakan dan justru kian tenggelam. Apalagi, Seto yakin, akan muncul peristiwa-peristiwa baru yang semakin memburamkan penyelesaian penanganan masalah anak ini.

"Kita bersuka cita menyambut pemerintahan baru, termasuk pelantikan anggota kabinet baru. Tapi pada saat yang sama, LPAI bertanya, siapa hari ini yang masih ingat dan masih memandang serius dua tragedi yang LPAI sebutkan tadi," ujar Seto.

Seto melanjutkan, bentrokan yang terjadi antara masyarakat dan aparat kepolisian pada aksi Mei dan September 2019 kemarin begitu mencekam.

Tetapi, sangat disayangkan, dalam peristiwa seserius itu negara gagal memberikan perlindungan bagi warga negaranya, utamanya pada anak-anak.

Oleh karenanya, LPAI mengajak masyarakat untuk menaruh atensi yang lebih besar pada dua peristiwa tersebut.

Baca juga: Unicef Soroti Kekerasan dan Penahanan terhadap Anak Terkait Demo

Salah satu kepentingan yang harus diperjuangkan, di samping mencari tahu penyebab kejadian, adalah menemukan pihak yang melakukan kekerasan atau bahkan menghilangkan nyawa anak-anak tersebut. Serta, memastikan adanya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku.

"LPAI mengucapkan selamat bekerja kepada kabinet baru pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amien. Semoga fajar baru terbit bagi anak-anak Indonesia, teristimewa bagi mereka yang wafat dan teraniaya pada Mei dan September lalu," kata Seto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com