18 Hari Tersisa, Jokowi Minta Menteri Tak Ambil Kebijakan Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengambil kebijakan strategis karena masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan habis pada 20 Oktober atau tersisa 18 hari lagi.

"Sejak satu bulan ini Presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Soal Perppu KPK, Seskab Sebut Hanya Presiden Jokowi yang Tahu

Presiden, kata Pramono, meminta para menteri fokus saja menyelesaikan program yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, kebijakan strategis baru akan diambil setelah Jokowi bersama Ma'ruf Amin dilantik dan kabinet baru disusun.

"Dengan demikian dalam waktu 18 hari ini selesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan, misalnya ketika Presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," ujar politisi PDI-P ini.

Jika memang ada kebijakan strategis yang mendesak untuk diambil, para menteri harus terlebih dahulu berkoodinasi dengan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Menteri-menteri Jokowi yang Mundur di Pengujung Masa Jabatan...

Setelah mendapat lampu hijau dari presiden dan wapres, barulah kebijakan itu bisa dilaksanakan.

"Para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres," ucap Pramono.