Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capim KPK, Jokowi Dinilai Tergesa-gesa, Berlawanan dengan Pernyataannya

Kompas.com - 05/09/2019, 09:55 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menilai, langkah Presiden Joko Widodo yang mengirimkankan 10 nama capim KPK sesuai dengan nama yang dipilih Pansel KPK bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi yang meminta masukan dari masyarakat. 

"Tadi kita sudah lihat surat yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi terhadap 10 capim yang diserahkan ke DPR. Ini sebenarnya kontrakdiksi dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin yang menyebutkan meminta pendapat masyarakat guna mengoreksi pekerjaan panitia seleksi," ujar anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, dalam diskusi bertajuk "Menjaga Integritas KPK" di Kantor Pengurus Pusat GMKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Rapat Paripurna, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Jokowi soal Capim KPK

Menurut Kurnia, langkah presiden yang mengirimkan 10 nama capim ke DPR itu terlalu tergesa-gesa.

Padahal, menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 30 Ayat (1) disebutkan bahwa "Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden."

Jokowi pun memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyerahkannya kepada DPR.

"Presiden masih punya banyak waktu 14 hari. Harusnya bisa dimanfaatkan oleh presiden dan menanyakan ke lembaga lain guna melihat rekam jejak 10 capim," ucap dia. 

Maka dari itu, Kurnia menilai Presiden seolah tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang jelas dalam menyerahkan nama 10 capim KPK periode 2019-2023 ke DPR. 

"Kalau Presiden sampai menyebutkan sudah mempertimbangkan masukan masyarakat, tidak mungkin dalam satu hari bisa dilakukan dan langsung dikirim ke DPR," kata dia. 

Baca juga: Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Kritik Publik soal Capim KPK

Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019). Menurut dia, nama yang dikirimkan Jokowi ke DPR sama dengan yang diloloskan pansel. 

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menekankan bahwa ia memperhatikan aspirasi pegiat antikorupsi terkait sosok yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. 

Ketika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK datang ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019), Presiden sudah meminta mereka berkomunikasi dengan LSM dan sejumlah tokoh yang selama ini mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi.

"Saya minta NGO, suara masyarakat, dan tokoh-tokoh itu didengarkan sebagai upaya cross check," ujar Jokowi ketika berbincang santai dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com