Soal Capim KPK, Jokowi Dinilai Tergesa-gesa, Berlawanan dengan Pernyataannya

"Tadi kita sudah lihat surat yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi terhadap 10 capim yang diserahkan ke DPR. Ini sebenarnya kontrakdiksi dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin yang menyebutkan meminta pendapat masyarakat guna mengoreksi pekerjaan panitia seleksi," ujar anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, dalam diskusi bertajuk "Menjaga Integritas KPK" di Kantor Pengurus Pusat GMKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Menurut Kurnia, langkah presiden yang mengirimkan 10 nama capim ke DPR itu terlalu tergesa-gesa.

Padahal, menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 30 Ayat (1) disebutkan bahwa "Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden."

Jokowi pun memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyerahkannya kepada DPR.

"Presiden masih punya banyak waktu 14 hari. Harusnya bisa dimanfaatkan oleh presiden dan menanyakan ke lembaga lain guna melihat rekam jejak 10 capim," ucap dia. 

Maka dari itu, Kurnia menilai Presiden seolah tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang jelas dalam menyerahkan nama 10 capim KPK periode 2019-2023 ke DPR. 

"Kalau Presiden sampai menyebutkan sudah mempertimbangkan masukan masyarakat, tidak mungkin dalam satu hari bisa dilakukan dan langsung dikirim ke DPR," kata dia. 

Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019). Menurut dia, nama yang dikirimkan Jokowi ke DPR sama dengan yang diloloskan pansel. 

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menekankan bahwa ia memperhatikan aspirasi pegiat antikorupsi terkait sosok yang akan mengisi kursi pimpinan KPK. 

Ketika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK datang ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019), Presiden sudah meminta mereka berkomunikasi dengan LSM dan sejumlah tokoh yang selama ini mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi.

"Saya minta NGO, suara masyarakat, dan tokoh-tokoh itu didengarkan sebagai upaya cross check," ujar Jokowi ketika berbincang santai dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).