Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 2 Mobil Baru Kepresidenan, Istana Sebut Masih Kurang

Kompas.com - 23/08/2019, 17:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana telah membeli dua mobil kepresidenan baru yakni Mercedes-Benz S600 Guard. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut bahwa jumlah mobil kepresidenan VVIP masih belum cukup.

Heru menjelaskan, dengan pembelian dua unit mobil baru berstandar VVIP ini, maka secara total ada sepuluh mobil dinas kepresidenan. Sebelumnya, sudah ada delapan unit mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard warisan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, Heru menyebut 10 mobil dinas masih kurang banyak untuk menunjang aktivitas Presiden dan Wapres.

Baca juga: Jokowi Pernah Tolak Mobil Dinas Baru meski Mogok Berkali-kali

"Tentunya kalau (tambahan) dua itu kan masih kurang cukup lah. Jadi standar kami, kami hitung itu lima tahun kedepan itu antara idealnya sih 12," kata Heru di Jakarta, Jumat (13/8/2019).

Heru merinci, empat mobil digunakan untuk aktivitas Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara, dan Ibu Wapres. Sisanya digunakan sebagai mobil cadangan apabila terjadi kerusakan. Lalu ada juga mobil VVIP yang harus dikirim ke luar kota jika Presiden dan Wapres akan melakukan kunjungan kerja.

"(Sisa) enam (mobil) kan harusnya kami mobilisasi. Artinya kalau Bapak Presiden kunjungan ke luar kota kami kan harus mempersiapkan 2 yang harus kita berangkatkan ke daerah yang dituju," kata dia.

Artinya, Istana harus mendatangkan dua mobil lagi untuk mencukupi kebutuhan 12 mobil VVIP.

Baca juga: Jokowi Ikut Beri Pertimbangan untuk Mobil Kepresidenan Baru

Namun Heru memastikan bahwa pengadaan dua mobil tersebut tak akan dilakukan sekaligus pada tahun ini. Sebab, pihak Istana juga menyadari masih banyak prioritas lain yang harus dianggarkan. 

"Kami kan bertahap, tentu kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lainnya. Sekarang kan beli dua, tahun depan tambah dua," ujar Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com