Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ikut Beri Pertimbangan untuk Mobil Kepresidenan Baru

Kompas.com - 23/08/2019, 17:34 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo rupanya turut memberi pertimbangan dalam pengadaan mobil dinas kepresidenan yang akan digunakannya.

Hal ini diakui oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono

"Ya pertimbangannya keamanan kan ada. Di dalam kabin juga kita bisa membaca, dan melihat kriteria tertentu yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini," kata Heru di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan pertimbangan teknis dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara serta tambahan masukan dari Presiden Jokowi, maka Mercedes Benz kembali dipilih.

Baca juga: Jokowi Pernah Tolak Mobil Dinas Baru meski Mogok Berkali-kali

Heru mengakui BMW juga ikut menawarkan produknya, namun akhirnya tersisih.

"Ya dua merek itu yang terbaik dan tentunya after sales sevice-nya yang sudah bisa teruji," kata Heru.

Mercedes-Benz Indonesia yang dipilih oleh Istana akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas baru Presiden Joko Widodo.

Dua mobil terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Istana Pilih Mercy S600 Guard Jadi Mobil Dinas Baru Presiden Jokowi

Menurut dia, proses pembelian saat ini sudah selesai dan dua unit mobil itu akan segera didatangkan.

"Ya kalau datangnya akhir tahun ya mungkin awal tahun (mulai digunakan)," kata dia. 

Sementara Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Heru menyebut kedelapan mobil warisan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap mengalami kerusakan. 

Kompas TV Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk presiden dan para menteri di kabinet mendatang menuai pro kontra. Pihak istana menyebut mobil dinas yang digunakan presiden dan para menteri sudah dalam kondisi tidak layak sehingga perlu diganti. Sementara sejumlah parpol menilai pengadaan mobil dinas baru bisa menggerus keuangan negara. Apakah pengadaan mobil dinas baru untuk presiden dan para pementeri periode 2019-2024 memang harus dilakukan saat ini? Adakah cara yang diambil agar kendaraan dinas para menteri aman dan nyaman dipakai tanpa harus menggerus keuangan negara? Sudah hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono serta Ketua DPP PAN Yandri Susanto. #MobilDinasPresiden #MobilDinasMenteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com