Waspadai Permainan Politik DPR dalam Memilih Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta mewaspadai permainan politik oleh anggota DPR dalam penentuan nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad mengatakan, proses pemilihan pimpinan KPK di DPR patut diwaspadai karena anggota DPR mempunyai banyak kepentingan dalam proses seleksi capim KPK.

"Orang-orang DPR itu banyak yang terkena kasus korupsi, dan itulah yang kemudian mau enggak mau persoalan pemilihan capim KPK itu jadi persoalan politik. Mau enggak mau karena dia dipilih oleh lembaga politik," kata Rumadi dalam sebuah diskusi bertajuk "Pesan untuk Pansel Pimpinan KPK" di kawasan Matraman, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Tak Boleh Dispesialkan

Rumadi mengatakan, DPR mempunyai banyak kepentingan dalam proses seleksi capim KPK karena pelaku korupsi didominasi aktor-aktor politik.

Ia pun membandingkan proses seleksi komisi lainnya yang menurut dia tak seheboh seleksi capim KPK.

Rumadi khawatir, permainan politik dalam seleksi capim KPK akan menghasilkan pimpinan KPK yang tak bertaji dalam memberantas korupsi politik.

Akibat permainan politik, menurut dia, capim yang dipilih nantinya rawan dititipi kepentingan anggota DPR. 

"Kalau semata-semata jadi permainan politik maka yang dikedepankan itu bukan orang yang benar-benar punya integritas, bukan orang yang tidak punya cacat, tetapi orang yang mudah dia kendalikan bahkan orang yang paling lemah," kata Rumadi.

Baca juga: KPK: 14 Capim KPK dari Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Tepat Waktu

Seperti diketahui, DPR merupakan lembaga yang memilih lima nama pimpinan KPK dari sepuluh nama capim KPK yang telah diseleksi oleh Pantia Seleksi Capim KPK.

Proses seleksi capim KPK saat ini sedang dalam tahap penilaian hasil profile assesment 40 capim KPK.

Menurut rencana, hasil profile assesment diumumkan pada Jumat (23/8/2019) besok.