Kompas.com - 22/08/2019, 20:02 WIB
Para calon pimpinan KPK bersiap melaksanakan profile assessment di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPara calon pimpinan KPK bersiap melaksanakan profile assessment di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad mengatakan, calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan tidak boleh mendapat perlakuan spesial.

Rumadi mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK harus didasari pada pertimbangan kualitas calon, bukan latar belakang profesi calon.

"Kalau misalnya panselnya sudah berpikir mengenai harus ada orang yang berlatar belakang profesi a, berlatar belakang profesi b itu justru menjadi jebakan bagi capim KPK yang akan datang, jadi yang dicari bukan soal integritas," kata Rumadi dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: KPK: 2 Capim Belum Laporkan LHKPN Periode 2018

Rumadi menuturkan, tidak ada peraturan yang mewajibkan adanya pimpinan KPK dari unsur kepolisian maupun kejaksaan.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad usai sebuah acara diskyusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad usai sebuah acara diskyusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).

Ia melanjutkan, KPK pun tetap memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tanpa adanya pimpinan KPK dari dua unsur tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Enggak ada misalnya pimpinan KPK yang lima orang itu harus ada satu orang dua orang, tiga orang, berlatar belakang profesi ini misalnya harus berlatar belakang polisi, berlatar belakang jaksa, itu enggak ada," ujar Rumadi.

Baca juga: KPK: 14 Capim KPK dari Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Tepat Waktu

Rumadi menilai saat ini ada kesan capim KPK dari unsur kejaksaan dan polri mendapat karpet merah dalam proses seleksi.

Menurut Rumadi, hal itu terlihat dari pernyataan Kejaksaan Agung dan Polri yang merekomendasikan sejumlah nama capim KPK.

"Tapi hanya dua itu saja, enggak ada yamg lain, enggak ada misalnya dosen, harus ada karpet merah untuk dosen, enggak ada itu, atau akademisi harus karpet merah akademisi itu ga ada," kata Rumadi.

Baca juga: Pansel Capim KPK Berharap 20 Peserta Lolos dalam Profile Assessment

Seperti diketahui, terdapat enam anggota Polri dan tiga orang jaksa dalam daftar 40 orang capim KPK yang lolos tahap tes psikologi.

Proses seleksi capim KPK saat ini sedang dalam tahap penilaian hasil profile assesment 40 capim KPK.

Menurut rencana, hasil profile assesment akan diumumkan pada Jumat (23/8/2019) besok.

Kompas TV Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memasuki tahapan <em>profile assessment</em>. Seleksi tahapan ini diikuti oleh 40 calon yang sebelumnya lolos tes psikologi. <em>Profile assessment</em> berlangsung di gedung lembaga ketahanan nasional Jakarta Pusat. #CapimKPK #KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.