Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Sebut Kemerdekaan Harus Berujung pada Kesetaraan

Kompas.com - 16/08/2019, 10:44 WIB
Ihsanuddin,
Ardito Ramadhan,
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyebut kemerdekaan Republik Indonesia harus berujung pada kesetaraan ekonomi masyarakat Indonesia. 

Kesetaraan itu sesuai dengan bunyi sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saudara-saudara, kita berada di ruangan ini dengan visi agar Indonesia merdeka. Merdeka untuk apa? Untuk bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk kta berdaulat. Berdaulat untuk apa? Agar kita bisa berlaku adil. Berlaku adil untuk apa? Untuk ada kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Zulkifli mengatakan, kesetaraan tersebut baru bisa terwujud bila Indonesia merdeka, bersatu, dan adil.

"Itulah cita-cita Indonesia merdeka. Jadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, barulah kita setara dan itulah visi kita saudara-saudara," ujat Zulkifli.

Baca juga: Ketua MPR: Pemimpin Bangsa Harus Beri Pendidikan Politik Menjunjung Tinggi Etika

Sebelumnya, Zulkifli menekankan bahwa tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang kelaparan, tidak bisa sekolah, maupun meninggal dunia karena tak bisa dirawat di rumah sakit.

Menurut Zulkifli, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan tujuan kemerdekaan Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com