Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Profesional atau Partai, LAN: Yang Penting "The Right Man on The Right Place"

Kompas.com - 09/08/2019, 12:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, sosok yang ditempatkan di kabinet harus tepat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di kementerian tersebut.

Terlepas dari latar belakangnya sebagai kader partai ataupun nonpartai, menteri tersebut harus profesional dan bisa membawa instansinya ke arah lebih baik.

"Kami melihatnya partai dan nonpartai bukan dikotomi, tapi yang penting right man on the right place," kata Tri di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Menurut LAN, Ini Kriteria Kabinet Gesit dan Lincah untuk Jokowi

Tri mengatakan, dari segi usia juga tak bisa menjadi tolak ukur seseorang tersebut layak atau tidak menjadi menteri.

Ada orang yang meski umurnya masih muda, tapi gesit dan cepat tanggap mengatasi permasalahan.

Ada pula orang yang lebih senior, sudah banyak makan asam garam, jika ditempatkan di posisi yang salah, maka keilmuannya tak bisa terpakai.

Baca juga: Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

"Basisnya adalah kompetensi dan pengalaman, basis pemilihan seseorang menduduki kementerian," ujar Tri.

Misalnya, kata Tri, dulu Kementerian Dalam Negeri selalu diisi jenderal sebagai pucuk pimpinan.

Kemudian, di era Presiden Joko Widodo, dipilih Tjahjo Kumolo yang merupakan kader partai PDI-P.

Baca juga: Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024

Ternyata, Tjahjo dinilai cukup cakap menjalankan roda kemeenterian dan memiliki program yang bisa diterima masyarakat.

Selain itu, kriteria lainnya yang harus dipenuhi adalah sosok tersebut mampu diterima di internal kementerian tersebut.

"Ketika diisi orang tepat, maka mampu mendorong akselerasi kinerja," kata dia.

Profesional dianggap lebih bersih

Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, Harian Kompas mempublikasi hasil jajak pendapat mengenai latar belakang menteri apa yang bisa diterima publik.

Baca juga: Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Menurut dia, publik mengesankan orang yang bersih adalah dari profesional dan akademisi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com