Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Kompas.com - 23/07/2019, 21:00 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menemukan bahwa kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora saling berkomunikasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

"Memang awalnya berbeda, MIT lebih banyak ke JI (Jamaah Islamiyah). Namun demikian, dalam komunikasi bisa jadi satu," ujar Dedi.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Padang Punya Jaringan di Afghanistan

Informasi itu terungkap setelah Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan seorang terduga teroris berinisial N (39) di Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kamis (18/7/2019) lalu.

Menurut keterangan polisi, N diberi perintah oleh S alias Daniel alias Chaniago untuk memberikan dana kepada kelompok MIT.

Dedi mengatakan bahwa S tidak tergabung dalam kelompok MIT. S hanya berperan mengirim logistik kepada kelompok tersebut.

"Ternyata dia juga sesuai arahan dari mastermind-nya memberikan aliran dana juga kepada MIT Poso," kata Dedi.

S merupakan otak atau mastermind yang menggerakkan anggota kelompok JAD Indonesia, sekaligus sebagai penyandang dana.

Sementara itu, S mendapat aliran dana berskala internasional. Tercatat, ada 12 orang dari lima negara yang mengirimkan dana ke S pada rentang waktu Maret 2016 hingga September 2017 dengan total sebesar Rp 413,17 juta.

Baca juga: 4 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Padang, Dikenal Aktif Bermasyarakat hingga Keluarga Tidak Percaya

Sementara ini, polisi mendeteksi aliran dana tersebut berasal dari lima negara, yakni Trinidad dan Tobago, Maladewa, Jerman, Venezuela, dan Malaysia.

Dana tersebut digunakan untuk menjalankan teror, salah satunya untuk membeli material pembuat bom.

Polri masih melakukan pendalaman dan akan mengungkap lebih detail perihal alokasi dana tersebut di lain waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com